NEWS
Salin Artikel

Ini Beda Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah

Istilah-istilah tersebut biasa terdengar ketika kepala daerah atau pimpinan lembaga/instansi berganti.

Lalu, apa beda Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah?

Berikut ini penjelasan dari Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik Piliang, dikutip dari website Kemendagri.go.id:

Pelaksana tugas alias Plt

Dasar hukum terkait Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Adapun Plt dijabat wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, apabila, gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara.

Otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah.

“Harus diingat, wakil kepala daerah itu hasil proses politik,” kata Akmal, Senin (29/1).

Penjabat sementara alias Pjs

Sementara, istilah Pjs merupakan turunan dari Pasal 70, UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye.

Sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, istilah Pjs dulunya Plt.

Akan tetapi, berdasarkan Permendagri 1/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 74/2016, kata Plt berganti menjadi Pjs.

Hal ini bertujuan agar terdapat pembedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara.

“Sesuai Permendagri 1/2018 istilahnya jadi Pjs,” ujar Akmal.

Salah satu poin lain direvisi yakni latar belakang Pjs. Permendagri 74/2016 menyebutkan, Pjs berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau pemda provinsi.

Kini, Pjs disebutkan dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemda provinsi.

“Sejauh dia pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemda provinsi,” ungkap Akmal.

Penjabat atau Pj

Istilah Pj telah diatur dalam Pasal 201, UU 10 Tahun 2016. Ketika akhir masa jabatan (AMJ) selesai, ditambah kepala daerah itu tidak cuti kampanye, maka sampai dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi oleh pejabat tinggi madya.

Pelaksana harian atau Plh

Adapun Plh merupakan jabatan yang diisi oleh sekretaris daerah (sekda), jika masa jabatan kepala daerah kurang dari satu bulan.

Posisi Pj, Pjs, dan Plh kepala daerah merupakan hasil dari proses administrasi.

Lain halnya dengan Plt kepala daerah yang bagian dari hasil politik lewat pilkada. 

Jika sifatnya administrasi, pejabat administrasi negara yang berhak menjabat. Misalnya dari institusi kepolisian, tentara, dan aparatur sipil negara.

https://regional.kompas.com/read/2022/05/19/132831078/ini-beda-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala-daerah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Regional
Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Regional
Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Regional
Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Regional
Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

Regional
Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Regional
Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Regional
Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.