Minyak Goreng Masih Langka, Begini Respons Gubernur Sumsel

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ketersediaan minyak goreng di supermarket serta pasar tradisional di Palembang, Sumatera Selatan sampai saat ini masih langka, meskipun pemerintah pusat telah mencabut subsidi minyak goreng.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, pemerintah daerah akan mengambil tindakan dengan mengumpulkan seluruh stakeholder bila sampai akhir Maret minyak goreng masih langka.

"Kita minta nurani pengusaha, tidak mungkin istilahnya kita mati di lumbung padi. Kalau kondisi ini memburuk tidak membaik. Saya akan panggil stakeholder. Kita tunggu sampai akhir Maret. Kalau tidak ada perubahan akan saya panggil seluruh stakeholder-nya," kata Herman, Jumat (18/3/2022).

Herman menjelaskan, pemerintah pusat semestinya memberikan izin kepada pemerintah daerah seperti Wali Kota dan Bupati untuk mengontrol distribusi minyak goreng diperkebunan maupun industri agar tidak terjadi kelangkaan.

"Saya minta ke pemerintah pusat, satu layer saja perizinan baik perkebunan, industri atau distribusinya kasih ke Pemda Bupati/ Wali Kota agar bisa mengontrol. Kalau ini kita tidak mengontrol, kita enggak ada izin perkebunannya, izin perizinan industri dan distribusinya," ujarnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, ia menemukan seluruh rak penjualan minyak goreng di salah satu mal kosong saat ia melakukan sidak.

Namun, setelah dilakukan pengecekan, pengelola baru meletakkan seluruh minyak goreng di rak penjualan.

"Baru diisi saat kita datang. Jangan sampai ada penimbunan karena harga bisa terus tinggi, jangan mengambil keuntungan," kata Fitri

Fitri pun mengaku menyerahkan temuan tersebut ke satgas pangan.

Namun pihaknya mengingatkan untuk tidak membatasi ketersediaan minyak goreng di rak penjualan.

"Satgas pangan yang bekerja, informasi ini akan terbaca, tidak boleh mengatur ritme penjualan, barang tidak boleh disimpan dan sampai kosong di rak, harus ditampilkan di rak selama 24 jam," ujarnya.