Ragam Reaksi Warga PPU Seusai Bupatinya Ditangkap KPK

Dia diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di sebuah mall di Jakarta. Tim KPK mengamankan uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam koper.

Abdul Gafur diamankan tim KPK setelah keluar dari lobby mal bersama orang kepercayaannya  dan Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Delapan orang lainnya juga diamankan tim KPK di lokasi terpisah secara bersamaan. Total sebanyak 11 orang ditahan KPK.

Enam di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka tadi malam.

Atas kejadian itu, masyarakat PPU beragam memberikan komentar.

Warga Nipah-Nipah, PPU, Rokhman Wahyudi mengaku berempati dengan kasus ini. Tapi, dia memberi apresisasi atas penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Karena selama ini semua meragukan bahwa PPU bisa diproses, ditangkap oleh KPK atau apa, karena AGM (Abdul Gafur Masud) sangat dekat dengan pejabat penegak hukum di Jakarta," kata pria yang juga Ketua Laskar Anti Korupsi PPU itu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/1/2022).

Dengan OTT tersebut, kata dia, membantah rumor yang berkembang di PPU selama ini bahwa AGM kebal hukum.

Selama kepimpinan AGM di PPU, kata dia, khusus masa Pandemi Covid-19, dia menilai banyak pembangunan di PPU yang tak tepat sasaran.

Misalnya, ketika AGM lebih memilih membangun taman kota, rumah dinas bupati dilengkapi fasilitas golf dan lainnya, bahkan merehab masjid dengan menghabiskan uang miliaran rupiah, ketimbang membangun jalan-jalan usaha tani.

"Seperti petani di Kecamatan Babulu yang mengeluhkan jalan rusak. Mereka susah angkut hasil pertanian," tutur dia.

Masalah lain, belum terbayarnya insentif tenaga medis hingga guru honorer yang berujung demo, Senin (13/12/2021).

Ratusan tenaga pendidikan melakukan longmarch dari gedung DPRD PPU menuju Gedung Bupati PPU karena belum menerima gaji 10 bulan.

Rokhman meminta setelah kasus ini, wakil bupati bisa membenahi tata birokrasinya. Agar bisa lebih baik dari saat ini.

Warga lain, Muhammad Dawir juga mengaku prihatin dengan bupati PPU yang terjerat kasus korupsi.

"Prihatin pemimpin kita di tengah persiapan hadapi IKN (ibu kota negara) ada kasus seperti itu menimpah pemimpin kita di kabupaten," kata warga Desa Binuang, Kecamatan Sepaku ini saat dihubungi Kompas.com.

Sebagai petani, Dawir berharap ke depan PPU lebih baik. Gejolak masyarakat menuntut Pemkab membenahi kebutuhan dasar seolah tanpa henti.

Senin (20/12/2021), puluhan warga dari 15 RT mendatangi Kantor Kelurahan Sotek, PPU. Mereka mengeluhkan puluhan titik jalan rusak. Mereka menuntut perbaikan.

Puluhan warga itu bahkan melakukan swepping terhadap kendaraan perusahaan yang diduga perusak.

Hasil mediasi kala itu, dengan pihak kelurahan, meminta perbaikan sebanyak 23 titik dan dua jembatan rusak.

Mengutip Tribunkaltim.co, di PPU kerusakan Jalan Nasional Trans Kalimantan mencapai 127 titik.

Akses menuju Kabupaten PPU melalui jalur darat pun tak begitu mulus. Masih terdapat jalan berlubang dan rusak.

Melalui darat, akses masuk menuju PPU biasanya melalui Simpang kilometer 39 Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) persis di Simpang Silkar, Petung di PPU. Akses ini penghubung dari Kota Samarinda dan Balikpapan.

Jika menggunakan akses laut bisa menggunakan pilihan kapal kayu atau klotok, fery dan speedboat.

Wakil Bupati PPU Hamdam, mengakui semua permasalahan tersebut. Dia menyebut umumnya jalan rusak berada di desa-desa.

Namun, selama ini kosentrasi pembangunan hanya terfokus ke dalam Ibu Kota Kabupaten PPU, Nipah-Nipah.

Hamdan juga mengakui honor guru dan insentif tenaga kesehatan yang belum dibayar karena anggaran lebih banyak tersedot ke pembangunan lain.

Selama mendampingi AGM, Hamdan juga mengaku seperti tak punya kuasa apapun atas kebijakan.

"Walaupun saya ada di kantor, dia ke luar kota tapi yang mewakili dia bukan saya. Tapi dia tunjuk asisten atau pejabat lain," keluh dia.

Hamdan mengaku sudah lama tak berkomunikasi dengan AGM. Komunikasi terakhir sebulan lalu, pun melalui pesan singkat WhatApps.