Dibanding Tahun Lalu, Pelanggaran Lalu Lintas Saat Nataru di Babel Naik 100 Persen

BANGKA, KOMPAS.com - Jumlah pelanggaran lalu lintas selama operasi menumbing atau operasi pengamanan natal dan tahun baru (Nataru) 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meningkat 100 persen.

Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Maladi menjelaskan, pelanggaran lalu lintas saat Nataru tahun lalu nol kasus. Namun tahun ini ada 125 pelanggaran selama 10 hari pelaksanaan operasi.

Maladi menambahkan, dari jumlah pelanggaran lalu lintas tersebut, sebanyak 109 perkara dikenakan sanksi tilang. Sementara 16 perkara lain dikenakan sanksi teguran.

"Operasi Menumbing dilaksanakan 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 dengan kondisi secara umum berjalan aman dan lancar," kata Maladi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/1/2022).

Maladi menuturkan, pelanggaran lalu lintas didominasi dokumen yang tidak lengkap serta komponen kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi resmi.

Sementara itu, jumlah kecelakaan lalulintas justru mengalami penurunan sebanyak 3 kasus dari tahun sebelumnya 7 kasus menjadi 4 kasus.

"Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia 1 orang, luka berat sebanyak 2 orang dan luka ringan sebanyak 2 orang," jelas Maladi.

Terkait gangguan kamtibmas, sambung Maladi, tercatat sebanyak 19 kasus atau mengalami penurunan sebanyak 24 kasus bila dibandingkan tahun lalu sebanyak 43 kasus.

"Rinciannya, kejahatan konvensional sebanyak 8 kasus dan kejahatan transnasional 11 kasus," ujar Maladi.

Lebih lanjut, Maladi menerangkan, untuk kasus Curat mengalami penurunan dari 12 kasus menjadi 4 kasus.

Kondisi yang sama juga terjadi pada kasus Curas dari sebelumnya 2 kasus, kali ini tercatat nol kasus.

"Untuk kasus aniaya turun dari 4 kasus ditahun 2020 menjadi 1 kasus ditahun 2021. Sedangkan penyalahgunaan narkoba tetap 1 kasus sama seperti tahun sebelumnya," pungkas Maladi.

Selama operasi Menumbing 2021 petugas gabungan mendirikan sebanyak 30 pos yang terdiri dari 20 Pos Pengamanan dan 10 Pos Pelayanan.

Kemudian juga ada pos checkpoint untuk memeriksa kelengkapan administrasi para pelaku perjalanan.