Puluhan Pulau di Bangka Belitung Belum Diberi Nama, DPR: Jangan Sampai Tak Dikenal dalam Pemetaan

BANGKA, KOMPAS.com- Puluhan pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung hingga kini belum diberi nama.

Padahal penamaan pulau dinilai penting dalam pemetaan wilayah suatu daerah.

Apalagi saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan.

"Ini yang menjadi perhatian kami, salah satunya pulau-pulau yang belum diberi nama. Jangan sampai nanti tak dikenal dalam pemetaan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa ketika hearing di kantor gubernur Bangka Belitung, Jumat (10/12/2021).

Saan mengingatkan, soal penamaan pulau agar segera ditindaklanjuti dengan kementerian terkait.

DPR kata Saan, juga akan mengawal berbagai masukan dari pemerintah daerah saat rapat kerja di Senayan.

Tercatat, sebanyak 470 pulau kecil yang bernama dan sekitar 30 pulau yang belum ada nama.

Luas wilayah Babel sekitar 16.424 kilometer dengan jumlah penduduk terdaftar pada 2020 sebanyak 1.455.678 jiwa dan pendatang yang tidak terdaftar sebanyak 1.800.000 jiwa.

Sekda Pemprov Bangka Belitung, Naziarto mengatakan, penamaan pulau akan menjadi prioritas.

Selama ini proses penamaan pulau berkoordinasi dengan kementerian serta melibatkan tokoh masyarakat dan budayawan.

Karena karakteristik pulau yang berbeda-beda maka dibutuhkan waktu cukup lama untuk pendataan dan penamaannya.

"Mudah-mudahan dengan dukungan DPR RI ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," ujar Naziarto.

Dia mengungkapkan, secara geografis, Bangka Belitung memiliki hamparan pantai yang indah dan menjanjikan untuk dijadikan primadona objek wisata.

Namun dari lokasi-lokasi tersebut masih banyak yang belum dikelola dengan baik, sehingga pantainya masih terlihat kotor.

"Saat ini, Belitung dan Belitung Timur yang sudah cukup baik," ujar Naziarto.

Selain itu, dikatakan Sekda, bahwa Babel berprospek baik dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional pada poros tengah jalur lalu lintas Pulau Sumatera dan Selat Karimata.

Sehingga, dari segi komunikasi dan informasi serta jarak dengan ibu kota, menjadikan Babel tidak kalah dengan provinsi lainnya.

Selain permasalahan pulau-pulau, rapat kerja Komisi II dan Pemprov Bangka Belitung juga membahas program KTP Elektronik sejak 2014, seleksi calon aparatur negara, limbah tapioka dan reklamasi lahan tambang.