9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

KOMPAS.com – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani mengapresiasi sembilan pemerintah daerah (pemda) di Papua yang mendapatkan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas capaian itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan plakat penghargaan dan piagam penghargaan kepada sembilan pemda di Papua yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 di Gedung Negara, Kota Jayapura, Senin (18/10/2021).

“Masih ada 12 Pemda yang belum meraih opini WTP. Harapannya penghargaan ini dapat memotivasi 12 Pemda tersebut untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan atas laporan keuangannya,” ujar Burhani.

Burhani menyerahkan langsung piagam dan plakat penghargaan tersebut kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan 17 kepala daerah di Papua.

Dia menyebutkan, pemda-pemda yang lain diharapkan melakukan implementasi kebijakan pemerintah secara baik dan benar, sehingga nantinya mereka bisa memperoleh WTP.

Burhani menambahkan, pencapaian WTP tersebut harus dibarengi pula dengan kualitas. Jika tidak, bukan tak mungkin pada tahun mendatang bisa turun kembali menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Untuk itu, dia mengingatkan agar pencapaian tersebut tidak sekadar ajang mencari piagam atau plakat penghargaan, tetapi harus dibarengi WTP yang berkualitas.

“Mudah-mudahan ini menjadi pemicu pemda lain untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangannya yang transparan dan akuntabel,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Adapun, sembilan daerah penerima opini WTP lima kali berturut tersebut, yakni Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Nabire.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan, penghargaan yang diterima 9 pemda di Papua merupakan buah dari kerja keras untuk meningkatkan kualitas layanan publik, serta tata kelola pemerintahan.

“Penghargaan ini tentunya menjadi pemacu serta pengingat bagi pemda untuk terus mengedepankan kepentingan publik melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta inovasi berkelanjutan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Yalimo, Isak Yando, usai menerima penghargaan itu menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Yalimo telah memperoleh opini WTP dari BPK sebanyak tiga kali berturut-turut.

Dia pun optimis, pihaknya ke \]depan bisa mengikuti jejak pemda lain yang telah lima kali berturut-turut mendapat opini WTP.

“Opini WTP ini kami peroleh dengan perjuangan yang berdarah-darah. Walaupun situasi di Yalimo tidak begitu mendukung, namun pemerintah tetap menegakan aturan dan administrasi. Tetap kami pertahankan mendapat opini WTP. Pemerintah komitmen jangan sampai turun ke WDP lagi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda yang juga menerima penghargaan menyampaikan, Puncak Jaya menjadi salah satu daerah tersulit di Papua karena selama ini dikenal sebagai daerah rawan gangguan keamanan.

Hal ini berimbas pada tidak maksimalnya roda pemerintahan. Namun, selama kepemimpinannya yang memasuki empat tahun, pihaknya melihat persoalan tersebut lebih dalam lagi.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya juga melakukan rapat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh stakeholder.

“Dari situ kami membuat satu program prioritas yang menyentuh langsung ke masyarakat," tuturnya

Hal itu, sambung Yuni, terbukti setelah program berjalan baik di bidang pendidikan, perekonomian, infrastruktur, dan kesehatan.

"Sekarang kami sudah melihat hasilnya, termasuk situasi keamanan sampai hari ini di Puncak Jaya bisa dikatakan 90 persen sudah aman," tuturnya.