Kisah Rusnawi, Tanggalkan Pangkat Kolonel TNI demi Jabatan Kepala BKKBN, tapi Kini Malah Jadi Pegawai Kontrak

Rusnawi resmi dilantik pada 1 April 2020 sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB. Namun, selang lima bulan atau pada September 2020, dia memutuskan untuk mengundurkan diri.

Padahal, Rusnawi rela menanggalkan kariernya di TNI AU dengan pangkat terakhir kolonel, untuk bisa mengikuti seleksi terbuka BKKBN.

Usut punya usut, penyebab utamanya karena nomor induk pegawai (NIP) miliknya tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal itu membuat Rusnawi tidak mendapatkan gaji dan tunjangan.

Rusnawi menduga, BKKBN NTB asal-asalan membuat NIP tersebut kemudian dikirim ke BKN.

NIP bodong itu membuat Rusnawi tidak bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang menjadi hak nya

"Nomornya bodong, aspal. Jadi nomor kepegawaian dalam SK pelantikan saya seperti dibuat-buat saja," ujar Rusnawi, saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (27/9/2021).

Ajukan gugatan

Sejak dilantik, Rusnawi sudah melakukan sejumlah upaya internal untuk memperbaiki NIP nya, tapi tidak berhasil.

Rusnawi akhirnya membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Februari 2021.

Kemudian pada Mei 2021, PTUN mengeluarkan putusan nomor 95/G/2021/PTUN.JKT yang isinya mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan Rusnawi.

Pengadilan memerintahkan BKKBN untuk memproses dan memenuhi hak Rusnawi selaku pegawai negara.

"Sayangnya BKKBN justru tidak mengikuti perintah pengadilan. Mereka banding dan membawa kasus ini ke pengadilan tinggi," ujar Rusnawi.

Cari kerja ke sana kemari 

Setelah meninggalkan BKKBN, otomatis Rusnawi menjadi seorang pengangguran.

Dia kemudian mencari pekerjaan dan memutuskan untuk merantau ke Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Berbekal ijazah pendidikan dokter yang dimilikinya, Rusnawi mendatangi sejumlah rumah sakit satu per satu.

Ia mencoba melamar pekerjaan demi mendapatkan penghasilan bagi keluarganya.

Kedatangan Rusnawi ke Bangka berbekal informasi dari kenalannya. Selain itu, Rusnawi juga pernah kuliah kerja nyata (KKN) di Bangka Tengah.

"Sudah coba beberapa rumah sakit, kebetulan penuh. Saya spesialis kulit, akhirnya dapat di rumah sakit swasta, statusnya kontrak," kata Rusnawi.

Demi mendapatkan penghasilan tambahan, Rusnawi membuka layanan kesehatan yang bekerja sama dengan platform online.

Bekerja di rumah sakit dengan status kontrak, kata Rusnawi, harus mengandalkan klaim dari pembayaran BPJS Kesehatan.

Itu pun pembayarannya bisa memakan waktu berbulan-bulan sejak klaim diajukan.

Beruntung Rusnawi masih memiliki simpanan dari uang pensiun anggota TNI.

Namun, uang itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan.

Uang pensiun sedikit, masih harus sekolahkan anak.

Rusnawi juga harus memikirkan biaya dua anaknya yang masih kuliah.

"Saya kan pensiun dini atas permintaan sendiri, jadi masa tugasnya terhitung masih sedikit dan pensiunan juga tidak banyak," ujar Rusnawi.

Konfirmasi BKKBN

Kepala Bidang Hukum BKKBN Ahmad Fuadi membenarkan kasus yang menimpa Rusnawi.

Ahmad mengatakan, saat ini BKKBN sedang menunggu keputusan banding dari pengadilan.

Dia berharap ada keputusan pengadilan yang bisa dilaksanakan oleh BKKBN maupun BKN.

"Saat ini agendanya baru pengajuan memori banding, jadi kami masih menunggu. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang terbaik buat Pak Rusnawi," ucap Ahmad.

Terkait nomor kepegawaian yang tidak terdaftar, menurut Ahmad, ranahnya berada di bidang kepegawaian.

"Waktu itu ditambahkan angka nol di belakang agar bisa di-print out suratnya. Karena NRP empat angka, sementara yang harus diisi 18 digit. Namun, tetap nanti kita lihat hasil pengadilan," ucap Ahmad. (Penulis Kontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur | Editor Aprillia Ika)