PTM Jalan Terus meski Ada Klaster Covid-19 di Sekolah, Bupati Wonogiri: Tidak Sepakat

WONOGIRI, KOMPAS.com - Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek) tidak sependapat dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Nadiem Makarim terkait pembelajaran tatap muka (PTM) tetap jalan kendati ditemukannya klaster Covid-19 di sekolah.

Menurut dia, bila terjadi sesuatu pada siswa dan masyarakat, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah.

“Kami tidak sepakat, yang berikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat kita siapa? Kalau ada risiko, dan kalau tidak terkendali tanggung jawab siapa?,” ungkap Jekek kepada Kompas.com, Senin (27/9/2021).

Terhadap fakta itu, demikian Jekek, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri fokus untuk mengejar capaian vaksinasi agar segera terbentuk kekebalan komunitas di bumi gaplek.

Terlebih saat ini Kabupaten Wonogiri mendapatkan tambahan stok vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 336.000 dosis vaksin Covid-19.

Menurut Jekek, saat siswa mengikuti PTM, orangtua merasa tenang dan nyaman lantaran semuanya dipastikan sudah divaksin.

Untuk menggelar PTM, kata dia, Pemkab Wonogiri lebih memilih mengikuti syarat yang sudah direkomendasikan para ahli terpenuhi.

Salah satu syarat itu yakni, semua guru dan siswa dipastikan sudah divaksin.

“Tidak mungkin dilakukan swab antigen karena akurasinya hanya dua hari. Kalau PTM dilakukan tes swab antigen tiga kali dalam seminggu, maka satu tidak efektif dan tidak mungkin karena keterbatasan faskes dan SDM kami,” ujarnya.

Masih kata Jekek, pengambilan tes antigen bagi siswa juga akan menambah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah.

Terlebih efektivitas rapid test antigen hanya berlaku dua hari saja.

Dengan demikian, bila diberlakukan aturan tersebut, setidaknya dalam seminggu siswa yang mengikuti PTM harus menjalani tiga kali rapid test antigen.

“Mungkin tidak dilakukan rapid antigen tiga kali dalam seminggu dikali dengan jumlah siswa yang mengikuti PTM. Bagaimana dengan faskesnya,” kata Jekek.