Usai Dilantik, Bupati Lembata Ancam Copot Kepala Dinas yang Terjerat Masalah Hukum

Ia menegaskan akan mencopot kepala dinas atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang terjerat kasus hukum.

Menurut bupati yang baru dilantik itu, semua pimpinan OPD di Lembata harus bisa memberikan teladan yang baik kepada rekan kerja di kantor.

"Terhadap pimpinan OPD, jika dia bermasalah dengan hukum, maka tidak ada toleransi. Selamat tinggal," kata Thomas dalam rilis yang dikirim ke Kompas.com, Kamis (16/9/2021) malam.

Selain itu, ia juga akan mengganti para pejabat eselon dua yang dinilai tidak memenuhi syarat kepangkatan dan golongan. Baginya, pejabat eselon II harus sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi dan kinerja individu.

Ia menekankan, penataan birokrasi menjadi penting demi perubahan dan peningkatan pelayanan. Birokrasi merupakan lokomotif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

"Orang yang tepat harus menempati tempat yang tepat. Itu menjadi penting, dan bekerja berdasarkan struktural," tegasnya.

Ia menilai pimpinan OPD di Lembata harus mengikuti sekolah pimpinan daerah, sehingga mempunyai pengalaman dan kinerja yang baik.