Khawatir Krisis Legitimasi, PWNU Jatim Desak Muktamar NU Digelar Tahun Ini

SURABAYA, KOMPAS.com - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendesak Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menggelar Muktamar tahun ini.

Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi krisis legitimasi di tubuh NU.

Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Iskandar akan menyampaikan sikap resmi tersebut pada forum Musyawarah Nasional Alim Ulama PBNU yang digelar 25 September mendatang.

"Di foum Munas Alim Ulama akan kita usulkan Muktamar NU harus digelar tahun ini. Ini sikap resmi PWNU Jatim," katanya, dikonfirmasi Rabu (15/9/2021).

Menurut Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri ini, Muktamar NU sedianya digelar 2020. Namun karena kondisi pandemi Covid-19, diputuskan diundur hingga November 2021.

Dia berharap tidak ada lagi keputusan untuk mengundur lagi Muktamar NU.

"Kalau diundur lagi, kami khawatir ada krisis legitimasi di tubuh NU. Muktamar penting segera digelar agar roda organisasi tetap berjalan," ujarnya.

NU, menurut dia, sudah melampaui bermacam kondisi zaman karena kepatuhan NU terhadap azas organisasi.

"Jadi apapun keadaannya, kewajiban organisasi harus dipegang dengan kuat," jelasnya.

Keputusan sikap PWNU tersebut adalah hasil rapat gabungan pengurus syuriah dan tanfidziyah PWNU Jawa Timur pada Selasa (14/9/2021) malam.

Sebelumnya, PBNU memutuskan menunda agenda Muktamar ke-34 NU yang sedianya digelar di Lampung pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Penundaan tersebut disepakati oleh seluruh PBNU, PWNU, lembaga dan badan otonom dalam Konferensi Besar NU (Konbes NU) 2020 pada 23 September 2020.

Jika Muktamar tetap tidak dapat dilakukan karena Covid-19 belum terkendali, Konbes NU memutuskan menggelar pelaksanaan Muktamar setelah pandemi terkendali berdasarkan penetapan pemerintah.

Konbes NU 2020 juga menghasilkan keputusan terkait masa khidmah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 NU yang berlaku sampai dengan demisioner dalam Muktamar ke-34 NU.

Artinya, masa jabatan kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siradj berlaku sampai dengan dilaksanakannya Muktamar ke-34 NU.