Mendagri Sebut Bupati Alor Perlu Minta Maaf soal Perseteruan dengan Mensos Risma untuk Tunjukkan Sikap Negarawan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Bupati Alor Amon Djobo perlu minta maaf terkait perseteruannya kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam video yang viral di media sosial.

Menurutnya, permintaan maaf itu sebagai sebuah sikap kenegarawanan.

Tito mengaku telah bertemu dan berkomunikasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat terkait masalah tersebut.

Tito menuturkan, Gubernur adalah kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Sehingga, jika ada masalah di tingkat kabupaten, maka penyelesaian masalah akan dilakukan di tingkat daerah terlebih dahulu.

"Gubernur sudah sampaikan tadi, membangun komunikasi ke Bupati. Mungkin perlu menyampaikan maaf, karena kita harus menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito, di Banyuwangi, Jumat (4/6/2021).

Menurutnya jika persoalan itu sudah selesai di tingkat Gubernur, maka pemerintah pusat menganggapnya telah selesai.

"Namun jika langkah-langkah dari pemerintah tingkat 1 tak cukup, Kemendagri akan membuat langkah sendiri sesuai aturan yang ada," kata dia.

Sebagaimana diketahui, video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Staf Kementerian Sosial (Kemensos) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Amon dalam video itu marah terkait bantuan sosial yang diberikan Kemensos melalui DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kemensos tidak menghargai Pemerintah Daerah Alor.

Amon pun mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

Amon menuturkan, bantuan itu diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca badai seroja menerjang pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan, tapi dikasih ke partai politik.