661 Polisi Dikerahkan untuk Bubarkan Kerumunan, Kapolda Riau: Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi

Pihaknya pun menerjunkan 661 personel yang ditugaskan khusus untuk membubarkan kerumunan.

Sebab, kerumunan merupakan salah satu penyebab tingginya penyebaran Covid-19 di Bumi Melayu.

"Untuk di wilayah Riau, kita mengerahkan 661 personel untuk membubarkan kerumunan masyarakat yang tidak jelas manfaatnya," ucap Agung dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/5/2021).

Pihaknya tidak melarang orang untuk berjualan, karena hal tersebut merupakan urat nadi perekonomian rakyat.

Namun, Agung meminta masyarakat untuk tidak berkerumun di lokasi jualan.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kita mencermati kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, kita akan membubarkan kerumunan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa warga karena Covid-19," ungkap Agung.

"Ini menjadi perhatian kita. Penambahan kasus ini menjadi sandaran hukum bagi kita untuk menyelamatkan masyarakat dengan melakukan pembubaran kerumunan warga. Hal ini penting karena sebagaimana saya katakan, "Salus populi suprema lex esto" yang artinya, keselamatan rakyat adalah Hukum tertinggi. Sehingga, wajib hukumnya bagi institusi Polri untuk menjaga agar seluruh warga jangan lagi terkena wabah, apalagi beberapa wilayah berada pada kategori zona merah," terang Agung.

Meski demikian, ia menegaskan, aktivitas di pasar tradisional tetap diizinkan.

"Di pasar tradisonal masyarakat berbelanja dan pulang, bukan duduk-duduk yang mengundang kerumunan. Itu juga tetap kami imbau dengan tegas agar setiap pengurus dan pengelola pasar tradisional harus mematuhi protokol Kesehatan," kata Agung. 

Untuk itu, ia meminta masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin luas. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan menjauhi kerumunan.