Tak Larang Warga Mudik, Gubernur Sumsel: Kalau di Sini Namanya Pulang Kota

Menurut Herman, larangan mudik itu hanya berlaku untuk di kalangan nasional yang mana pendatang dari luar tak boleh masuk ke Sumatera Selatan. Sedangkan, untuk warga yang melakukan mudik antara kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih tetap diperbolehkan.

"Kalau di sini namanya pulang kota bukan pulang kampung. Karena dia dari kabupaten ke kota atau sebaliknya. Petugas akan kita bekali dengan pertanyaan yang cerdik, nggak bisa kaku. Maka nanti ada aturannya (larangan mudik) yang dibuat kami duduk bersama dulu," kata Herman kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Herman menjelaskan, selama ini aturan protokol kesehatan di kalangan masyarakat telah diikuti untuk menjaga penyebaran Covid-19. Hal itu terlihat dengan diperbolehkannya aktivitas shalat tarawih dan Idul Fitri di Sumatera Selatan.

"Kita menghormati keputusan nasional, saya sebagai Gubernur menghormati itu, untuk di Sumsel terutama shalat tarawih jalan menggunakan prokes, shalat Ied juga prokes, dalam pandemi ini kita harus buat terobosan yang nyaman dan aman menghadapi kebiasaan baru," ujarnya.

Namun, Herman enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya penyekatan di setiap wilayah perbatasan Sumatera Selatan, seperti Jambi, Bengkulu dan Lampung selama adanya larangan mudik dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau itu kan nasional, kalau Sumsel tanyakan ke saya," ucap Herman.

Selain itu, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) mikro di Sumatera Selatan yang berakhir pada 19 April 2021 akan kembali diperpanjang selama satu pekan karena adanya lonjakan kasus. Akan tetapi, Herman mengklaim bahwa lonjakan kasus itu bersifat fluktuatif dan selalu mengalami perubahan setiap waktu.

"Kasus (Covid-19) di kita kan fluktuatif yang terjadi pada kelompok kecil seperti keluarahan. Makanya, kepada keluarga rumah tangga kita harus saling mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan," ujarnya.