Pemda Jabar Dorong UMKM Manfaatkan Anggaran Belanja Rp 400 Triliun

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 400 triliun digelontorkan untuk menggairahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Utamanya, pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hal ini sekaligus untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Perlu diketahui, nilai anggaran tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021. Dana belanja itu rencananya difokuskan untuk produk UMKM.

"Ada Rp 400 triliun per tahun belanja kementerian dan lembaga. Silakan UMKM untuk merespons peluang yang luar biasa ini," katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil usai bertemu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Republik Indonesia (RI) Teten Masduki di Kota Bandung, Jumat (2/4/2021).

Ia menjelaskan, data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar menunjukkan sekitar 37.119 UMKM terdampak pandemi Covid-19. Sebesar 14.991 di antaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif. Terdapat pula UMKM yang berhenti produksi maupun gulung tikar.

Untuk itu, Kang Emil ingin mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan potensi pasar sebesar Rp 400 triliun.

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah intens melahirkan berbagai inovasi untuk menggairahkan kembali roda produksi UMKM.

Salah satu inovasi Pemda Provinsi Jabar adalah menggagas program Inovasi Cara Penjualan (Icalan).

"Kadang-kadang UMKM bingung harus jualan ke mana karena ketidaktahuan. Maka dari itu, market Rp 400 triliun silakan dimanfaatkan oleh UMKM Jabar," ujar Kang Emil.

Tak hanya anggaran, lanjut dia, Pemda Provinsi Jabar juga telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang dialami pelaku UMKM. Mulai dari pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli produk UMKM.

"Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi, mulai dari pemasaran dan lain-lain," ucapnya.

Meski demikian, Kang Emil mengungkapkan, salah satu kendala yang dialami UMKM saat pandemi Covid-19 adalah sulit mencari bahan baku impor.

"Ada UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu.
Jadi impor itu terbagi dua, yakni impor yang dijual di pasar kami dan impor untuk diekspor lagi," ucapnya.

Kang Emil mengaku, pelaku UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan bahan baku impor tersebut karena tidak bisa digantikan dengan produk lain.

Oleh karena itu, kata dia, Pemda Provinsi Jabar bersama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tengah mencari solusi bersama untuk menyelesaikan kendala tersebut.

"Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor. Bahkan, yang bertahan kini tersisa 30 persen. Oleh karena itu, kami sedang cari solusinya bersama Kemenkop UKM," ujar Kang Emil.

Pada kesempatan yang sama, Menkop dan UKM RI Teten Masduki menuturkan, anggaran belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 400 triliun merupakan hikmah dari adanya pandemi Covid-19.

Menurutnya, ketika daya beli masyarakat turun, maka pemerintah yang harus menyerap produk UMKM.

"Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah. Sebab, daya beli masyarakat sedang turun. Jadi, market Rp 400 triliun itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Teten.

Supaya nilai tersebut cepat terserap, kata Teten, pihaknya menggandeng pemda untuk mendampingi pelaku UMKM yang dapat menjadi vendor pengadaan barang dan jasa.

"Kami ingin kerja sama dengan daerah," ucap Teten.

Terkait pemanfaatan belanja kementerian dan lembaga, Teten mengaku, mendapatkan informasi yang dibutuhkan UMKM dari Kang Emil. Utamanya, data mengenai produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

"Kang Emil tadi sudah sampaikan data apa saja yang dibutuhkan pemerintah. Saya kira, kami bisa siapkan karena market-nya sudah jelas, seperti seragam, furniture, peralatan pertanian, dan kesehatan," ucap Teten.