KPU Yalimo Anggarkan Rp 9,5 Miliar untuk Gelar PSU di 2 Distrik

JAYAPURA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan KPU Yalimo melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 105 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di dua distrik.

Untuk menjndak lanjuti hal tersebut, KPU Yalimo telah mengagendakan pelaksanaan PSU pada 5 Mei 2021 dengan toral anggaran Rp 9,5 miliar.

"Kami telah menghitung total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PSU di dua distrik (kecamatan) yakni Welarek dan Apalapsili sebesar Rp 9,5 miliar," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Yalimo, Yehemia Walianggen, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (30/3/2021).

Dana tersebut, terang Yehemia, sudah tersedia karena dari anggaran Rp 50 miliar untuk Pilkada Yalimo 2020, masih terdapat sisa anggaran.

"Kami memiliki sisa anggaran Pilkada tahun lalu sebesar Rp 10 miliar," kata dia.

Anggaran Rp 9,5 miliar tersebut untuk penyediaan logistik, distribusi logistik dan perekrutan anggota KPPS yang bertugas saat pemungutan suara.

Yehemia memastikan akan mengevaluasi KPPS di 105 TPS yang alan menggelar PSU.

"Kami akan mengevaluasi penyelenggara di tingkat kecamatan dan TPS yang bertugas pada Pilkada 2020. Apabila masih memenuhi syarat, kami akan merekrut kembali mereka," kata Yehemia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan PSU di Yalimo dengan jangka waktu selama 45 hari pada 12 Maret 2021.

Penyebab PSU karena temuan sejumlah pelanggaran.

Salah satu pelanggaran adalah aksi menghambat distribusi surat suara dan logistik lainnya oleh pendukung pasangan kandidat bupati dan wakil bupati nomor urut satu pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020.

Massa meminta untuk mencoblos sendiri surat suara tersebut.

Aksi ini menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Pemilu susulan baru terlaksana pada 11 Desember 2020.

Adapun jumlah daftar pemilih tetap di Yalimo mencapai 90.948 orang di 327 TPS. Para pemilih tersebar di lima distrik dan 298 kampung.