Tak Rela Warga Perbatasan RI-Malaysia Terus Sulit Berobat, Marten Hibahkan Tanah untuk Dijadikan Puskesmas

Di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan perbatasan RI – Malaysia, hanya tersedia Puskesmas pembantu yang dikepalai seorang bidan.

Hal ini menjadikan keterbatasan kemampuan dan peralatan, manakala dijumpai warga yang sakit parah.

Sementara itu untuk merujuk ke Puskesmas atau rumah sakit, butuh biaya tidak murah dan memakan waktu tidak sebentar.

"Dari Lumbis Hulu ke kecamatan kota di Mansalong, itu butuh waktu enam sampai delapan jam pakai perahu ketinting dengan biaya sekitar Rp 8 juta. Kalau arus air deras, tentu saja risiko nyawa jadi taruhan," ujar Marten saat dihubungi, Senin (22/3/2021).

Mimpi tersebut sudah ada di benaknya selama puluhan tahun.

Sejak kecil, ia melihat banyak warganya harus merogoh kocek cukup dalam hanya untuk ongkos perjalanan.

Untuk biaya berobat, membayar jasa dokter dan menebus resep obat, tentu itu perkara lain lagi.

Mimpi tersebut seakan akan hampir ia raih. Saat ini, Lumbis Hulu sudah menjadi kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Lumbis Ogong pada 2019.

"Saya serahkan tanah saya yang ada di dekat kantor camat untuk Puskesmas, luasnya sekitar 30 meter dan panjang kurang lebih 100 meter," katanya.

Marten yang merupakan pensiunan Kepala Sekolah SDN 001 Tau Lumbis ini mengatakan, ia bukanlah orang kaya atau orang yang memiliki banyak tanah.

Tanah yang dihibahkan semata-mata menjadi dukungan percepatan pembangunan di kecamatan yang baru dimekarkan tersebut.

Ia sangat ingin melihat kampung halamannya berubah, tidak ada lagi anggapan ‘orang miskin tidak boleh sakit’ melihat keadaan perbatasan RI – Malaysia yang berpuluh tahun belum merasakan hak yang sama sebagai warga negara.

"Bagaimana supaya Lumbis ini maju, yang sakit cepat teratasi. Kalau sakit harus bertaruh nyawa lagi, seakan akan tidak manusiawi kita rasa. Itu berpuluh tahun dirasa warga perbatasan kan?" katanya.

Ada alternatif perjalanan murah di Lumbis Hulu

Menanggapi adanya tanah hibah untuk pembangunan Puskesmas, Camat Lumbis Hulu Justinus memberikan apresiasi dan mengaku sangat berterima kasih.

Justinus membenarkan penuturan Marten. Sampai saat ini warganya harus merogoh kocek Rp 8 juta dengan perjalanan menggunakan ketinting selama 6 sampai 8 jam untuk menuju kota.

"Memang seperti itu kondisi kami di perbatasan. Semoga dengan pemekaran ini, perlahan akan berubah. Terutama sekali Puskesmas," katanya.

Sebagaimana wilayah perbatasan lainnya, Kecamatan Lumbis Hulu juga sangat bergantung dengan Malaysia.

Sejak Malaysia lockdown akibat wabah Covid-19, keterisolasian Lumbis Hulu kian terasa.

Sebenarnya, ada alternatif jalan dengan biaya murah di Lumbis Hulu yaitu dengan mengaktifkan Bandara Lumbis Hulu.

Dari Lumbis Hulu, pesawat akan mendarat di Kabupaten Malinau. Di sini, perlengkapan kesehatan lebih memadai. Kalau ingin lebih lengkap, bisa menyambung penerbangan ke kota Tarakan.

Bandara Lumbis merupakan bandara yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di zaman dulu, untuk kebutuhan misionaris.

Pesawat jenis Pilatus terakhir kali mendarat di bandara Lumbis Hulu pada 2014.

Setelah itu, tidak ada lagi pesawat yang singgah atau misi kemanusiaan dari para missionaris ke wilayah ini.

"Sebenarnya kalau bandara aktif, ongkos bisa lebih murah. Kalau pakai perahu kita habiskan Rp 8 juta, kalau pesawat Pilatus paling sekitar Rp 350.000 saja," katanya.

Namun lagi lagi, keinginan tersebut masih sebatas angan. Masih sekadar mimpi, karena yang ada, kecamatan Lumbis Hulu masih beranggapan ‘si miskin tak boleh sakit’.

"Kita sementara proses tanah hibah dari Pak Marten. Impian beliau mewakili kami semua di perbatasan RI – Malaysia ini," katanya.