Pemkab Kudus Berencana Pangkas TPP Rp 151 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Rencana itu menyusul refocusing anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terpenuhi.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan, pihaknya melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 91,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Namun, menurut Eko, refocusing anggaran yang terwujud hanya sekitar Rp 50 miliar.

"Sehingga masih ada kekurangan Rp 41,7 miliar. Yang diambilkan dari TPP masih kami hitung," kata Eko saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/3/2021).

Meski demikian, menurut dia, belum bisa dipastikan apakah kekurangan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona tersebut akan seutuhnya diprioritaskan dari pemotongan tambahan penghasilan ASN saja.

Menurut Eko, apabila tidak diikuti dengan pemangkasan atau pembatalan kegiatan yang dinilai tidak relevan lainnya, maka anggaran TPP yang diterima ASN tahun ini bisa menurun signifikan hingga 27 persen.

"Semua masih dihitung dan tidak bisa berandai-andai," ujar dia.

Refocusing anggaran merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17, karena pemerintah pusat tidak lagi menanggung sejumlah anggaran penanganan Covid-19. 

Anggaran itu di antaranya akan digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, vaksinasi dan lain sebagainya.

"Semula ditanggung oleh pemerintah pusat, namun sekarang dibebankan ke pemerintah daerah," kata dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo memberi lampu hijau terkait rencana pemangkasan TPP ASN di lingkungan Pemkab Kudus tersebut.

Hanya saja, menurut dia, Pemkab Kudus memastikan tidak akan memangkas anggaran untuk tenaga honorer.

"Kekurangan refocusing anggaran untuk menangani dampak wabah virus corona bisa menggunakan anggaran TPP atau gaji ke-13. Tentunya tidak akan  memangkas anggaran dari tenaga honorer. Kasihan mereka, karena lebih membutuhkan," kata Hartopo.