Puluhan Ribu Ton Garam NTT Belum Terjual, Gudang Sampai Jebol, Petani: Kenapa Pemerintah Impor?

KUPANG, KOMPAS.com - Sejumlah petani garam di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang mengimpor garam dari luar negeri.

"Puluhan ribu ton garam di wilayah kami NTT nganggur, kenapa pemerintah pusat mesti impor lagi garam dari luar negeri. Kami sangat kecewa," ungkap Koordinator Petani Garam Kecamatan Raijua, Barnabas Nite (40), saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Barnabas, khusus di Kecamatan Raijua, terdapat ribuan ton garam yang masih ditumpuk di 20 gudang.

Bahkan kata dia, saking penuhnya garam menyebabkan gudang penyimpanan menjadi jebol.

Akibatnya banyak garam yang sudah di-packing di karung akhirnya berserakan di luar.

"Kebijakan pemerintah impor garam, ini sangat merugikan kami para petani garam. Kami tidak bisa jual lagi dan ini jadi beban buat kami yang kerja garam. Ini bukan hanya susah saja tapi setengah mati," keluhnya.

Barnabas menyebut, ribuan ton garam itu sudah menumpuk sejak tahun 2019 lalu, akibat tidak terjual.

Semua garam yang mereka produksi, biasanya diambil oleh pemerintah daerah setempat untuk dijual.

"Kami hanya kerja di memproduksi garam, nanti dinas terkait yang menjualnya. Kita digaji dari mereka per bulan Rp 1.250.000," kata dia.

Meski begitu kata Barnabas, mereka juga ikut merasakan dampak, selain pendapatan mereka terancam hilang, pendapatan asli daerah Kabupaten Sabu Raijua juga menjadi macet.

"Terakhir itu tahun 2019 hanya terjual 400 ton saja. Sampai hari ini, puluhan ribu ton garam di wilayah kami masih ada dan menumpuk," kata dia.

"Pemerintah pusat perhatikan dulu produk dalam negeri entah bagaimana caranya perhatikan dulu, sehingga masyarakat bisa bekerja dan dapat penghasilan. Jangan sedikit-sedikit hanya perhatikan produk dari luar negeri," sambungnya.

Barnabas pun menjamin, kualitas garam di Sabu Raijua sama dengan produk luar negeri, bahkan jauh lebih bagus.

Dia berharap, pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan yang merugikan rakyat itu.

"Bagus atau buruknya, tetap produk dalam negeri lebih bagus. Kalau kita mengandalkan luar negeri mendingan kita jadi warga luar negeri," katanya kesal.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Eiada, Kecamatan Sabu Timur Yerrison Dida Hawu (48).

Yerrison yang juga menjadi koordinator petani garam di desa mereka, mengaku ada 700 ton garam yang saat ini belum terjual di desanya.

"Impor garam dari luar negeri tentu merugikan kita. Kenapa impor dari luar sedangkan garam kita lagi menumpuk," kata dia.

Dia pun menyarankan kepada pemerintah pusat, agar petani garam asal Indonesia yang selayaknya mengekspor garam ke luar negeri.

"Lebih baik kita saja yang ekspor ke luar negeri. Toh garam kita banyak dan memiliki kualitas yang lebih bagus," kata dia.