Wali Kota Padang Minta Masyarakat Tidak Cemas dan Takut Vaksinasi

"MUI dan BPOM kan sudah mengeluarkan rekomendasi mengenai vaksin tersebut. Itu tidak perlu kita ragukan lagi," ujar Mahyeldi kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Mahyeldi mengatakan, vaksinasi yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo menjadi suatu contoh bagi masyarakat.

Namun, Mahyeldi mengkritik adanya anggota DPR yang tidak mau divaksin dan bahkan sampai rela untuk membayar denda.

"Ini patut dipertanyakan, kenapa ada anggota DPR yang tidak mau divaksin. Apalagi Beliau juga seorang dokter. Untuk itu, pemerintah pusat perlu meluruskan hal tersebut supaya jangan terjadi kebingungan kepada masyarakat," kata Mahyeldi.

Mahyeldi meminta Dinas Kesehatan Kota Padang untuk meminta dokumen resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai vaksin Covid-19 tersebut.

"Kita tidak mau rekomendasi dari MUI dan BPOM itu hanya dari mulut ke mulut. Saya sudah instruksikan Dinas Kesehatan untuk meminta dokumen resmi dari MUI dan BPOM," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Padang memprioritaskan tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

"Ada sebanyak 2.500 tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin Covid-19 di Kota Padang, " ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani, Senin (4/1/2021).

Feri menyebut, tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin akan menerima SMS dari pihak Dinas Kesehatan.

Adapun, Kota Padang mendapatkan jatah vaksin lebih kurang sebanyak 5.000 dosis.

"Jadi jika dikalikan dua ada sebanyak 10.000. Sebab dua kali penyuntikan. Sedangkan untuk masyarakat umum masih belum, karena kita memprioritaskan tenaga kesehatan. Sebab program vaksin ini tidak bulan ini saja, tapi sampai tahun 2022 nanti," kata Feri.