Respons Instruksi Mendagri, Pemprov DIY Terapkan PTKM di Seluruh Wilayahnya

Kebijakan itu diambil untuk merespons instruksi Menteri Dalam Negeri soal pembatasan kegiatan masyarakat.

Pemberlakuan PSTKM berdasarkan Instruksi Gubernur DIY nomor 1/INSTR/2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, kebijakan itu diambil setelah ada rapat bersama dengan bupati dan wali kota.

“Di DIY, kabupaten dan kota siap melaksanakan. Nanti akan ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur kepada bupati dan wali kota. Bupati, walikota implementasi di lapangan,” kata Aji melalui zoom meeting, Kamis (7/1/2021).

Aji menjabarkan, dalam instruksi gubernur tersebut berisi soal pembatasan jumlah kapasitas di perkantoran.

Di DIY pembatasan jumlah kapasitas perkantoran berbeda dengan instruksi Mendagri.

Pada instruksi Mendagri perkantoran dibatasi 75:25, 75 persen pegawai melakukan work from home (WFH) sedangkan sisanya bekerja di kantor.

“Di DIY kami 50:50 ini berbeda dengan instruksi Mendagri,” kata dia.

Instruksi Gubernur DIY juga mengatur soal sekolah yang masih tetap menggunakan daring di semua jenjang baik itu perguruan tinggi hingga taman kanak-kanak (TK).

“Bahkan sekolah non-formal juga menggunakan daring,” sebut Aji.

Sedangkan pada sektor esensial untuk memenuhi kebutuhan sembako akan tetap diperbolehkan beroperasi 100 persen, tapi dengan catatan harus menerapkann protokol kesehatan secara ketat.

Untuk kafe dan restoran dine in atau makan di tempat hanya boleh sebanyak 25 persen dari kapasitas tempat, sisanya harus take away atau bawa pulang pesanan makanan.

“Untuk pusat-pusat perbelanjaan toko-toko maksimal sampai pukul 19.00,” ujar Aji.

Aji menambahkan untuk tempat ibadah juga dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas.