Ingin Ringankan Beban Pemerintah Pusat, Pemprov NTT Akan Beli Vaksin Covid-19 Pakai APBD

Vaksin Covid-19 itu akan dibeli menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi NTT.

"Ini ide besar dari Bapak Gubernur kita, yang tentunya akan kita koordinasi dulu dengan Kementerian Kesehatan," ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu, ketika dihubungi Kompas.com, melalui sambungan telepon, Rabu (6/1/2021) malam.

Marius menegaskan, vaksin itu dibeli bukan untuk disuntikkan pribadi kepada Gubernur Viktor. Melainkan, diberikan kepada seluruh masyarakat NTT.

"Tujuannya meringankan beban pemerintah pusat. Jadi spirit-nya membantu meringankan beban pemerintah pusat, karena kita tahu defisit APBN kita banyak sekali karena tergerus untuk pandemi Covid-19," ujar dia.

Menurut Marius, ide Gubernur Viktor itu sudah digodok oleh para stafnya, dengan menghitung kekuatan APBD NTT.

Sehingga, kata dia, jika memungkinkan vaksin Covid-19 itu bisa segera dibeli.

"Kita berencana akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, apakah nanti vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech dari China atau negara lain. Tentu kita akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri," jelasnya.

Pemprov NTT, kata dia, ingin masyarakat terlayani dengan baik.

Pemprov NTT tak ingin bergantung kepada vaksin Covid-19 yang didistribusikan pemerintah pusat. Vaksin itu dibagikan secara gratis dalam beberapa tahap.

Pihaknya juga ingin mengambil bagian untuk meringankan beban pemerintah pusat dengan pengadaan vaksin sendiri.

Marius menyebut, gagasan  Gubernur NTT ini bisa jadi pelajaran untuk pemerintah daerah lain di Indonesia. Khususnya sejumlah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi.

Bagi Marius, ide membeli vaksin Covid-19 dengan APBD itu merupakan wujud bela negara yang baik.

"Nanti kita lihat aturannya seperti apa dan yang utama, ide besar ini sudah mulai digulirkan oleh Gubernur NTT, yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat pemerintah daerah di Indonesia supaya tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat," ujar Marius.