Angkat Isu Gender, Menaker Ida Raih Gelar Doktor di Hari Ulang Tahunnya

Pencapaian tersebut menjadi kado manis di hari ulang tahunnya yang ke-51.

“Menaker Ida meraih gelar Doktor dengan IPK 3,87 setelah memaparkan hasil penelitian disertasinya,” ujar Kepala Biro Adm Kerja Sama dan Hukum IPDN, Baharuddin Pabba saat dihubungi, Jumat.

Baharuddin mengatakan, Ida mengangkat disertasi berjudul “Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Sidang doktoral yang dipimpin Rektor IPDN, Hadi Prabowo, diuji Prof Bahrullah Akbar dan Prof Khasan Effendy.

Dalam penelitiannya, Ida mengajukan sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan PUG, yang muaranya adalah penguatan kapasitas perempuan. Terutama tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan.

Strategi yang diajukan di antaranya strategi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, yang didefinisikan sebagai siasat, kiat, dan cara yang terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan.

Hal ini demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Terdiri dari strategi legalitas formal, sinergitas struktural, adaptasi kultural, dan strategi penguatan individual.

Dari hasil penelitiannya, ida menyampaikan beberapa saran praktis dan teoritis. Secara praktis, ida menyarankan 10 hal.

Di antaranya, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan diperluas hingga mencapai seluruh sasaran pembangunan sumber daya perempuan. Serta dilakukan dalam konteks pembangunan manusia indonesia seutuhnya.

Kemudian mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang sudah berada pada posisi pengambilan keputusan.

Selain itu, menjadikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

Untuk lebih mengefektifkan komitmen tersebut, diperlukan setidaknya dua strategi. Pertama membangun dan memperkuat kaukus perempuan di parlemen

Kedua, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong isu-isu ketimpangan gender.

Sidang Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) itu dihadiri sejumlah menteri dan beberapa petinggi legislatif.