Risih Jadi Tontonan, Alasan Suku Baduy Minta Wilayahnya Dihapus dari Destinasi Wisata

Surat tersebut dikirim pada 6 Juli 2020 lewat perwakilannya.

Tak hanya Presiden. Surat yang berisi permintaan agar wilayah Baduy dihapus dari destinasi wisata juga dikirimkan ke Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait.

Surat tersebut disahkan pada 6 Juli di salah satu rumah Jaro Lembaga Adat Baduy.

Ada tiga Jaro yang membubuhkan cap jempol, yakni Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati, dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.

Sementara pihak yang diberi mandat untuk mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yaitu Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara.

Saat itu, menurut Heru, Jero Alim memintanya untuk mencari solusi permasalahan yang muncul di Baduy, antara lain kunjungan wisatawan yang dianggap berlebihan.

Ia menyebut kunjungan wisatawan membuat masalah baru, salah satunya adalah banyaknya sampah dan tersebarnya foto-foto wilayah Baduy Dalam di internet.

Padahal, kawasan Baduy Dalam adalah kawasan yang sakral dan pendatang dilarang untuk mengambil foto.

"Pada tanggal 16, Jaro Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membantu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, warga Baduy juga mengaku risih karena menjadi tontonan wisatawan yang datang.

"Membanjirnya wisatawan yang tujuannya enggak jelas, cuma nontonin orang Baduy, sebenarnya membuat mereka risih. Belum lagi masalah sampah dan lain-lain," kata Heru.

"Saya tidak tahu, tidak diberitahu kalau ada pertemuan seperti itu. Saat ini lagi mencari tahu siapa yang kirim surat tersebut," kata Saija saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Menurut dia, saat ini kawasan Baduy memang ditutup dari kunjungan wisatawan. Namun, penutupan tersebut hanya sementara pada saat pandemi Covid-19.

Saija memastikan bahwa penutupan kawasan tersebut tidak permanen.

Tak hanya kepala desa, saat dikonfirmasi, Dinas Pariwisata setempat juga mengaku tidak tahu dan baru akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa Baduy pada Selasa (7/7/2020).

Namun, Iti mengatakan, pihaknya mengetahui permintaan tersebut baru dari media sosial.

"Kami baru mendengar keluhan dari medsos, biasanya langsung disampaikan ke saya. Tapi, ini enggak ada komunikasi, belum dipastikan ini resmi dari Puun (pimpinan tertinggi adat Baduy)," kata Iti saat ditemui di kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Selasa (7/7/2020).

Saat ini, Iti mengatakan, pihaknya telah meminta Dinas Pariwisata untuk memastikan kabar tersebut dan berkomunikasi langsung dengan tokoh adat Baduy.

Menurut dia, masalah yang dikeluhkan warga Baduy yang tertulis di surat masih bisa dimusyawarahkan.

"Mungkin nanti perlu diperketat, misalnya pengunjung harus membawa kantong sampah sendiri dan ada maklumat untuk tidak membawa sampah plastik," kata Iti.

Iti mengatakan, pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan karena harus berkomunikasi dengan tokoh Baduy di Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana.

"Kebijakan kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Puun, semua bisa dikomunikasikan. Maka, saat ini belum bisa mengambil kebijakan seperti apa sebelum komunikasi dengan Puun," kata dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Acep Nazmudin | Editor: Abba Gabrillin, Farid Assifa )