Surabaya Raya Kompak Usul Tak Perpanjang PSBB, Keputusan Ada di Khofifah

SURABAYA, KOMPAS.com - Tiga kepala daerah di wilayah Surabaya Raya mengusulkan tidak lagi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Gubernur Jawa Timur.

Namun, ketiga daerah bersepakat akan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi PSBB III yang digelar di Gedung Negara Grahadi sejak Minggu (7/6/2020) malam hingga Senin (8/6/2020) dini hari.

Hadir dalam rapat tersebut, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin dan Bupati Gresik Sambari Halim.

Sementara, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Irvan Widyanto.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono mengaku, sudah menghimpun semua masukan dari kepala daerah terkait PSBB.

"Nanti yang akan memutuskan Gubernur Jatim, rapat semalam hanya menghimpun masukan dan evaluasi," kata Heru, saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2020).

Pihaknya mengaku sudah meminta masing-masing daerah untuk menyiapkan dasar hukum jika kemungkinan akan diterapkan masa transisi menuju new normal di Surabaya Raya.

Senin (8/6/2020) adalah hari terakhir penerapan PSBB tahap III di wilayah Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik).

PSBB Surabaya Raya untuk memutus penularan Covid-19 diberlalukan hingga 3 kali sejak 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020.

PSBB kemudian perpanjang sampai 25 Mei 2020, dan diperpanjang lagi hingga 8 Juni 2020.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Jawa Timur terus bertambah Minggu malam.

Tercatat ada tambahan 105 kasus sehingga total ada 5.940 kasus Covid-19 di Jawa Timur.

Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 juga bertambah 90 pasien sembuh, sehingga saat ini total ada 1.499 pasien sembuh dari Covid-19 di Jawa Timur.

Jumlah pasien meninggal dunia juga bertambah 19 pasien sehingga total ada 502 pasien meninggal dunia karena Covid-19 di Jawa Timur.

Untuk pasien dalam pengawasan (PDP) bertambah menjadi total 7.343 pasien, sementara orang dalam pantauan (ODP) bertambah menjadi total 25.516 orang.