PSBB Disetujui Menkes, Gubernur Sumbar Gelar Rapat Koordinasi

PADANG, KOMPAS.com - Usulan Pemerintah Sumatera Barat untuk melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Menkes Terawan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 17 April 2020 dengan Nomor HK.01.07/Menkes/260/2020 tentang PSBB di Sumbar.

“Usulan Pemerintah Sumatera Barat untuk PSBB telah kami setujui, maka tinggal dilaksanakan oleh mereka,” kata Terawan dalam keterangan tertulisnya di situs resmi Kemenkes RI, Jumat (17/4/2020) malam.

Terawan menilai, kasus Covid-19 di provinsi tersebut telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan, sehingga PSBB sudah harus diterapkan di wilayah itu dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Provinsi Sumbar tengah melakukan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk membantu kabupaten/kota yang belum memiliki persiapan untuk penerapan PSBB.

Menkes mengatakan, Pemprov Sumatera Barat wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran virus.

Sejauh ini, Menteri Kesehatan telah menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar di dua provinsi dan 11 kabupaten/kota. 

Daerah-daerah yang telah diizinkan menerapkan PSBB yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar dan Koa Tegal.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat mengajukan Padang dan Bukittinggi untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) batal.

Sebagai gantinya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengusulkan Sumbar ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk melaksanakan PSBB.

"Semua bupati dan wali kota sepakat melaksanakan PSBB untuk Sumbar," kata Irwan Prayitno saat dihubungi Kompas.com, Kamis kemarin.

Irwan Prayitno menjelaskan, awalnya berencana hanya mengusulkan Kota Padang dan Bukittinggi untuk menerapkan PSBB.

Namun, kebijakan tersebut dinilai tak efektif karena tidak dilaksanakan secara menyeluruh.

Selain itu, Sumbar memiliki budaya perantau pulang kampung saat lebaran, sehingga dikhawatirkan akan menambah jumlah korban.

Setelah disetujui Menkes, Pemprov Sumbar melakukan langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Hari Sabtu digelar rapat persiapan PSBB dengan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar," kata Irwan Prayitno.

Rapat persiapan tersebut akan membahas rencana strategis tentang PSBB di Sumbar.