Pemborosan, Alasan Pemkot Solo Tak Mau Beli Rapid Test

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, tidak melakukan pengadaan alat Rapid Diagnostic Test (RDT) seperti beberapa daerah karena dianggap pemborosan anggaran.

"Semua uang negara harus kita pertanggungjawabkan. Bisa tidak kalau tidak ada manfaatnya itu, masuk pasal pemborosan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Siti Wahyuningsih kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).

Menurut dia, jika hasil rapid test seorang pasien reaktif maka harus dikonfirmasi dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Sebaliknya, kalau negatif rapid test, belum tentu negatif saat dikonfirmasi dengan tes PCR.

Hal ini dikarenakan rapid test hanya mendeteksi adanya virus di dalam tubuh, bukan hanya virus corona.

"Kalau seandainya nilai alat rapid test 50, padahal antibodinya 30 tidak akan dapat terdeteksi. Padahal, sebetulnya warga tersebut positif. Dia keluar di mana-mana. Rapid test seperti itu," ungkapnya.

Selama ini, kata perempuan yang akrab disapa Ning, telah melaksanakan rapid test.

Rapid test ini dilaksanakan secara terstruktur bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP), kontak erat, dan kontak dekat.

"Kita masih mengandalkan alat dari pusat. Di saat seperti ini banyak orang yang menawarkan rapid test. Tapi rapid testnya bisa dipertanggungjawabkan tidak," ujar Ning.

Sebagaimana diketahui, Solo mendapat jatah rapid test dari pemerintah pusat sebanyak 245 alat dibagi di rumah sakit.

Sedangkan sisanya 75 alat untuk Dinas Kesehatan.

Jumlah yang diterima itu tidak cukup untuk melakukan tes petugas kesehatan di Puskesmas.

Begitu juga dengan ODP maupun PDP tidak kebagian alat tersebut.

"Kita tidak perlu bicara ODP dan PDP. Disiplin masyarakat di rumah ini yang lebih penting untuk memutus rantai penularan Covid-19," kata Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.