Plt Bupati Minta Pejabat PDAM yang Pulang dari Eropa Jangan Dulu ke Cianjur

Ditegaskan Herman, mereka tidak boleh pulang ke Cianjur setelah benar-benar dinyatakan bersih dan sehat secara medis dari paparan Covid-19.

Pihaknya tak ingin para pejabat di lingkungan BUMD Pemkab Cianjur itu pulang membawa “oleh-oleh” yang bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan warga Cianjur.

“Harus disterilkan dulu, harus diperiksa dan dipastikan secara medis jika mereka benar-benar bersih dan sehat,” kata Herman kepada Kompas.com.

“Kondisi kesehatan dan keselamatan masyarakat Cianjur kan harus diperhatikan juga. Kalau sudah clear silakan pulang,” ujar dia.

Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Cianjur Yusman Faisal menyebutkan, kedelapan orang rombongan pejabat PDAM Cianjur sudah diisolasi di suatu tempat di kawasan Bogor.

Sebelumnya, mereka diperbolehkan keluar bandara oleh petugas kesehatan setelah dinyatakan sehat atau tidak terdeteksi ada gejala penyakit.

“Namun, sesuai mekanisme harus menjalani observasi dan dikarantina selama 14 hari ke depan. Apalagi mereka baru pulang dari luar negeri,” kata Yusman kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Yusman menegaskan, selama menjalani karantina mandiri, mereka akan dipantau tim medis, termasuk diambil sampel darahnya.

“Kalau selama masa isolasi hasilnya negatif, mereka baru diperbolehkan pulang,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, rombongan pejabat PDAM Tirta Mukti Cianjur, Jawa Barat, yang pelesir ke Eropa tiba di tanah air via Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Kamis (19/3/2020) petang.

Petugas kesehatan bandara bersama tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur langsung memeriksa kondisi kesehatan kelima pejabat BUMD Pemkab Cianjur itu, berikut tiga anggota keluarga mereka yang turut dalam rombongan.

Namun, keberangkatan mereka ke luar negeri di tengah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang terus berekskalasi secara global, nasional, maupun lokal, menuai reaksi publik.

Kendati keberangkatan mereka untuk urusan pribadi dalam masa cuti kerja, namun mereka dipandang tidak punya kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang ada.

Terlebih, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah telah mengeluarkan imbauan hingga larangan kepada pejabat publik untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota, apalagi ke luar negeri.