Jember Jadi Satu-satunya Kabupaten yang Belum Punya APBD 2020

Bahkan, Kementerian Dalam Negeri turut mendampingi agar pembahasan APBD antara DPRD Jember dan Bupati dapat segera diselesaikan.

Pimpinan DPRD Jember bersama Bupati diundang oleh Kemendagri pada Jumat (14/2/2020).

Undangan tersebut untuk membahas APBD Kabupaten Jember.

Dalam rapat tersebut, Jember diketahui menjadi kabupaten yang belum memiliki APBD.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Menurut dia, rapat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Purnomo, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik dan Pelaksana harian Dirjen Bina Keuangan Daerah.

“Kemedagri menyampaikan bawah di Indonesia, hanya Jember satu-satunya yang belum punya APBD,” kata Halim, Selasa (18/2/2020).

Kemendagri memberikan atensi terhadap persoalan yang dialami oleh Jember agar segera diselesaikan.

“Bupati menyampaikan bahwa ada beberapa hambatan dari internal Pemkab,” kata Halim.

Sementara, DPRD Jember menyampaikan permasalahan APBD 2020 belum selesai karena ada rekomendasi dari Kemendagri tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dan pengembalian pejabat serta rekomendasi Komisioner ASN.

Selanjutnya, Kemendagri akan mengutus Dirjen Bina Keungan Daerah untuk mendampingi pembahasan APBD 2020.

“Rapat itu juga menegaskan bahwa DPRD punya fungsi budgeting, membahas dan menyetujui bersama, bisa menggeser dan merubah anggaran,” kata Halim.

Pembahasan APBD tersebut akan dimulai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bila KUA PPAS tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka DPRD bisa meminta bupati untuk membenahi KUA PPAS.

Sebelumnya, pembahasan APBD 2020 terhenti setelah Mendagri Tito Karnavian memerintahkan Pemkab Jember kembali pada SOTK lama, yakni mencabut 30 peraturan bupati dan surat keputusan mutasi.