Proposal Bantuan Daerah dari Seluruh Pemda Sulsel Capai Rp 1 Triliun

KOMPAS.com- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Rudy Jamaluddin menyebutkan, hingga kini proposal bantuan keuangan daerah yang diterima mencapai Rp 1 triliun.

Angka ini melebihi jumlah yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, yakni Rp 500 miliar.

"Kami tetap pada plafon yang mengarah pada sasaran program prioritas, menyentuh hal-hal produktif yang memberikan impact atau outcome bagi Sulsel," ujar Rudy seperti dalam keterangan tertulisnya.

Rudy mengatakan itu saat rapat membahas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD 2020 bersama Badan Anggaran Dewan Legislatif Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Badan Anggaran, DPRD Sulsel, Senin (25/11/2019).

Lebih lanjut ia menyebutkan, tingginya permintaan keuangan daerah melalui proposal yang masuk, adalah bentuk semangat melakukan sinergitas antar pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah provinsi.

"Ini merupakan hal positif karena adanya semangat Pemda melakukan sinergitas dengan Pemprov Sulsel," kata Rudy.

Tingginya permohonan proposal dari Pemda di Sulsel itu tak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Pemprov) Sulsel.

Fokus ke pembukaan akses daerah terisolir

Pemprov Sulsel memfokuskan peruntukan bantuan keuangan daerah bagi kabupaten dan kota untuk mendukung percepatan program prioritas Pemprov Sulsel.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bantuan keuangan daerah berfokus pada pembukaan akses daerah terisolir.

"Kebijakan bantuan keuangan daerah wajib diberi untuk pembangunan destinasi wisata dan membuka ruang terisolir di beberapa daerah di Sulsel," jelas Sekretaris Daerah Provinsi, Abdul Hayat yang juga hadir di rapat tersebut.

Selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Abdul Hayat mengatakan, bantuan keuangan daerah berguna untuk menstimulasi dan mempercepat program prioritas Pemprov Sulsel.

Dengan begitu diharapkan bisa mendapat impact berupa percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya pusat ekonomi baru.

"Bantuan keuangan itu untuk mempercepat program prioritas, karena memang ada daerah-daerah tertentu yang harus distimulasi dengan bantuan keuangan supaya efek dominonya ada, kaitan dengan percepatan perekonomian," jelas Abdul Hayat.

Ia menyebutkan, hingga saat ini, progres pembangunan infrastrukstur jalan, jembatan dan bandara melalui bantuan keuangan Rp300 miliar yang diberikan tahun 2019 lalu mulai terlihat hasilnya.

"Selama ini sudah berproses misalnya di Luwu, kemudian di Selayar, tetapi ini (daerah yang telah memasukan proposal bantuan keuangan daerah tahun 2020) akan diteliti dan dicermati dengan proposal yang ada, tidak serta merta langsung diberikan (bantuan keuangan)," jelas Abdul Hayat.