BPJS Naik, Ganjar Jamin Pelayanan Kesehatan Tidak Kendur

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pelayanan kesehatan tidak kendur meskipun ada tagihan BPJS yang belum dibayar.

Menurut Ganjar, kenaikan BPJS harus diikuti oleh perbaikan manajemen dan pelayanan.

"Mudah-mudahan kenaikan ini bisa mendorong pelayanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik. Itu yang diharapkan masyarakat. Kalau naik ya harusnya segera dibayar. Rumah sakit saya saja belum dibayar. Totalnya banyak, hampir sekitar Rp 200-an miliar," kata Ganjar, saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Berdasarkan data Pemprov Jateng per tanggal 30 Oktober 2019, tagihan BPJS yang belum dibayar senilai Rp 249.199.868.991.

Jumlah tersebut terdiri atas enam rumah rakit umum daerah dengan termin yang bervariasi.

RSUD Muwardi di Surakarta memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp 128.120.277.776.

Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, dan RSUD Soejarwadi.

"Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS), yang utang sana. Makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total," ungkap Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan. Berbagai solusi juga sudah dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.

"Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani," ujar Ganjar.

Ganjar mencontohkan, kasus yang terjadi di RSUD Muwardi, jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat.

Maka inovasi dan kreasi di daerah harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

"Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan, karena kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar," ujar Ganjar.