Pengungsi Gempa Maluku Bisa Kembali Berobat Gratis di RS Darurat

Kepastian itu dikeluarkan setelah pemerintah provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi untuk membahas masalah tersebut di Kantor Gubernur Maluku, Senin (14/10/2019).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang itu dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala BPBD Provinsi Maluku. 

Rapat juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Seram Bagian Barat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

Pertemuan itu juga turut dihadiri Direktur RSUD Tulehu, Direktur RSUD dr Haulussy Ambon dan Direktur RSUD Piru dan pihak BPJS Kesehatan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga malam hari itu disepakati, para pengungsi korban gempa di tiga kabupaten akan diberikan pelayanan gratis di rumah sakit. 

Termasuk juga di rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

Masa tanggap darurat

Dengan demikian, ribuan pengungsi korban gempa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan sekitarnya kini bisa kembali berobat secara gratis.

“Selama masa tanggap darurat ini pasien yang tidak ditangani oleh BPJS kesehatan itu ditangani oleh kita," kata Sekda Maluku Kasrul Selang, usai pertemuan itu kepada wartawan, Senin.

"Setelah masa tanggap darurat pun kalau masyarakat masih ada di pengungsian kita tetap melayani.”

Adapun perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat masih tersisa dua hari lagi sejak diperpanjang pada 9 Oktober 2019 lalu.

Selepas masa tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Maluku kini menetapkan masa transisi selama tiga bulan untuk penanganan korban gempa. 

Termasuk juga upaya rekonstruksi rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang rusak.

Pelayanan berjalan seperti biasa

Direktur RSUD dr Ishak Umarela, dr Dwi Murti Nuriyanti mengatakan setelah perpanjangan masa tanggap darurat dan masa transisi selesai maka semua adminstrati dan pelayanan akan kembali seperti biasa.

“Setelah masa transisi kembali lagi seperti pelayaan di rumah sakit pada umumnya jadi yang menggunakan asuransi dilayani dan masyarakat umum juga dilayani seperti biasa,” katanya.

Dwi Murti menyebut saat gempa, rumah sakit yang dipimpinnya itu ikut mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan. 

Sehingga rumah sakit tersebut harus pindah lokasi ke tempat aman. 

Sayangnya karena tidak dilakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga munculah polemik tersebut.

“Memang harus disosialisasikan lagi karena rumah sakit kami tidak bisa digunakan lagi. Jadi itu rumah sakit dr Umarela yang mengungsi ke lokasi pengungsian, jadi RS darurat,” katanya.