Bangun Hunian Sementara untuk Korban Gempa, Pemprov Maluku Minta Dukungan DPD

Saat ini, pengungsi akibat gempa masih menempati tenda-tenda darurat di sejumlah lokasi pengungsian.

Sebelum memperbaiki rumah-rumah pengungsi yang mengalami kerusakan, Pemprov Maluku akan membangun terlebih dulu  hunian sementara bagi para pengungsi korban gempa yang rumah-rumahnya rusak.

"Kita tahu APBD kami kecil, untuk itu kami membutuhkan dukungan dari teman-teman DPD," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang kepada waratwan di Posko Satgas Penanggulangan Gempa Maluku di aula Korem 151 Binaya, Ambon, Sabtu (5/10/2019).

"Pak Nono Sampono (Wakil Ketua DPD) untuk menggerakkan lembaga dan badan turun membantu kami di daerah," ujar dia.

Kasrul menyatakan, sejumlah menteri telah merespons bencana gempa di Maluku dengan mendatangi langsung lokasi.

Menteri yang pernah mengunjungi lokasi seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melihat langsung kondisi para pengungsi dan dampak kerusakan akibat gempa.

"Banyak yang rusak, ada pasar, ada rumah sakit juga. Makanya kami harap teman-teman DPD RI dan DPR RI asal Maluku, katakanlah melobi," ujar Kasrul.

Dia mengakui dengan kondisi fiskal dan APBD yang sangat kecil, Pemprov Maluku tentu sangat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk membangun hunian sementara bagi para pengungsi korban gempa tersebut.

"Apalagi kami juga mau membangun rumah-rumah warga yang rusak," kata Kasrul.

Sebelumnya diberitakan, gempa 6,8 magnitudo mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada 26 September 2019 sekitar pukul 08.46 WIT.

Adapun lokasi gempa berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 Bujur Timur atau berjarak 40 km timur laut Ambon-Maluku dan 9 km Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kedalaman 10 Km.

Gempa itu menyebabkan 39 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka. Gempa juga menyebabkan rumah warga, sekolah, rumah ibadah, perkantoran dan fasilitas publik lainnya rusak.