Gubernur Bali Minta Pelindo III Stop Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Penghentian ini karena pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektare serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Wayan Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada menteri BUMN, menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta menteri Agraria dan Penataan Ruang.

Pada butir a surat itu, Gubernur Koster meminta Pelindo III agar tidak melanjutkan kegiatan reklamasi dan pengembangan di areal dumping I dan dumping II sejak surat itu diterima.

Selanjutnya pada butir (b) Pelindo III diminta untuk segera memulihkan kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove.

Pada butir c Gubernur Koster meminta agar Pelindo III segera menata areal dumping I dan dumping II sehingga areal tersebut tertata dengan baik.

Pada butir c ini pula Gubernur Koster menegaskan bahwa sesudah ditata areal tersebut, hanya boleh digunakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Penegasan ini tentunya akan mengubur rencana awal Pelindo III untuk membangun berbagai fasilitas penunjang pelabuhan serta fasilitas komersial di atas lahan hasil pengurukan.

Sedianya, sebagian areal hasil pengurukan juga akan digunakan untuk pengembangan Marine Tourism Hub bagi kota Denpasar.

Sedangkan pada butir terakhir, d, Gubernur Koster meminta Pelindo III untuk mengkaji Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Benoa agar memperhatikan tatanan yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Keluarnya surat ini dipicu oleh penemuan sejumlah pelanggaran dalam pengurukan lahan serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

Dampak reklamasi

Berdasarkan dokumen yang ada, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo III terhadap lahan seluas 85 hektare yang terdiri atas lokasi dumping I seluas 38 hektar dan lokasi dumping II seluas 47 hektar telah dilakukan melalui proses administrasi mulai tahun 2012, kegiatan pelaksanaan pengembangan mulai tahun 2017, dan pada saat ini sedang berjalan dengan capaian progress 88,81 persen.

Dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas kurang lebih 17 hektar berlokasi di timur laut lokasi dumping II.

"Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan atau revetment dan tidak dipasangnya silt screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen AMDAL,” kata Koster melalui siaran pers, Minggu (25/08/2019).

Selain itu kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah mendapat protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Gubernur Koster mengingatkan bahwa Visi Pembangunan Daerah Bali yaitu “Nagun Sat Kerthi Lokal Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala. Diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali".

“Sejalan dengan visi tersebut, DPRD Provinsi Bali telah mengesahkan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali yang telah menegaskan bahwa Teluk Benoa adalah merupakan kawasan konservasi,” pungkas Koster.