Ingin Beli Lahan Sekolah yang Bersengketa, Ratusan Siswa SD Minta Sumbangan di Jalan

Uang hasil sumbangan itu akan disumbangkan pada Pemerintah Kota Bengkulu untuk membayar lahan sekolah mereka yang saat ini sedang bersengketa.

Rafael Juliano, murid kelas VI SDN 62 Bengkulu membawa kardus bertuliskan "Sumbangan Sukarela untuk membeli tanah SDN 62 Kota Bengkulu".

Para siswa meminta-minta pada pengendara mobil dan motor yang melintas. Di bawah terik matahari para siswa tersebut bersemangat meminta sumbangan. Tidak sedikit para pengguna jalan memberikan sumbangan.

"Kami hanya butuh tempat sekolah yang nyaman dan tenang, jangan korbankan kami," sebut Rafael.

Sementara itu sejumlah siswa lain tampak berorasi mengimbau pengguna jalan untuk memberikan uang secara sukarela. Aksi pengalangan dana juga diikuti oleh orangtua siswa.

Decha salah seorang siswi dalam orasinya menyampaikan harapan agar bisa kembali ke sekolah.

"Kami ingin kembali ke sekolah, kalau mau ujian mau di sekolah bukan di jalan. Pak Wali Kota bayarlah sekolah kami," ujar Decha.

Sengketa lahan SDN 62 telah berlangsung cukup lama. Ahli waris pemilik lahan meminta Pemkot Bengkulu membayar tanah yang telah didirikan bangunan sekolah.

Proses pembayaran tak kunjung dilakukan karena beberapa pertimbangan.

Puncaknya ahli waris melakukan penyegelan sekolah yang mengakibatkan ratusan siswa tidak dapat melakukan proses belajar.

Kuasa hukum para ahli waris, Jecky Haryanto mengatakan, persoalan kepemilikan lahan ini memang sudah bergulir ke ranah hukum sejak 2014.

Pemerintah Kota Bengkulu sempat melayangkan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. Para ahli waris saat itu memenangkan perkara dengan upaya hukum gugatan pembanding.

Keputusan banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu hingga Kasasi Mahkamah Agung juga dimenangkan pihak ahli waris dengan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pemerintah Kota Bengkulu bahkan pernah meminta angka ganti rugi lahan, dan diajukan angka sebesar Rp 6 miliar saat itu.

"Ketika diajukan angka itu, mereka keberatan dan sepakat dibentuk tim auditor independen," jelas Jecky.

Hasil audit tim independen ini dengan mengacu berbagai pertimbangan, pada bulan Desember 2018 diputuskan harga ganti rugi lahan sebesar Rp 3,5 miliar.

Pemerintah Kota Bengkulu berjanji akan membayar dengan mencicil, dan dianggarkan dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp 1 miliar untuk tahap awal.

Menurut Jecky, saat akan diproses secara administrasi, Pemkot Bengkulu meminta untuk diserahkan sertifikat lahan tersebut dengan alasan untuk kelengkapan administrasi.

Mereka menolak, sebab tidak ada jaminan jika sertifikat diserahkan, maka uang akan mereka terima dengan baik.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui dinas pendidikan dan kebudayaan memindahkan siswa ke sekolah sementara di SDN 51 dan SDN 59 berjarak sekitar 2 kilometer dari SDN 62.

Siswa SDN 62 belajar siang hari pukul 13.00 WIB.

Murid lalu disediakan kendaraan bus sekolah untuk mengantarkan mereka dari SDN 62 ke sekolah sementara tersebut. Tetapi dalam tiga hari ke belakang, bus tersebut tidak lagi melayani mereka dengan beragam alasan.

Iskandar (50) salah seorang wali murid mengatakan, informasi yang mereka terima, bakal ada pungutan untuk membiayai operasional bus sekolah tersebut. Mereka keberatan

dan meminta anak mereka dikembalikan saja ke lokasi sekolah yang lama.

"Selesaikan saja masalah ini, jangan mental anak-anak kami dikorbankan," ujar Iskandar.

Mengirimkan surat ke Presiden

Selain meminta sumbangan, di jalanan, para siswa juga menuliskan surat dan melukis. Lukisan dan surat itu ditujukan pada Presiden Joko Widodo agar turun tangan membantu.

Mereka berharap presiden ikut menyelesaikan polemik lahan sekolah yang berkepanjangan tersebut. Surat-surat siswa yang ditulis tangan itu diunggah melalui media sosial.