Tiba-tiba "Nonjob", Belasan Pejabat Pemprov Babel Mengadu ke Polisi

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Belasan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengadu ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung karena tidak terima nonjob dari jabatan, Senin (5/8/2019).

Para PNS itu tiba di Mapolda sekitar pukul 19.30 WIB, setelah menerima penetapan nonjob (pembebasan tugas) sekitar pukul 16.00 WIB di kantor gubernur.

"Kami merasa dipermalukan. Tanpa ada peringatan, tiba-tiba nonjob," kata Hudamasyutin yang sebelumnya menjabat kasubag Umum DLH Pemprov Babel, Senin malam.

Dia mengaku heran dengan persyaratan pelantikan pejabat yang tidak sesuai kenyataan.

"Syaratnya sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Ini saya punya. Saya juga tak pernah meninggalkan jam kantor. Silakan tanya atasan saya," ujar Hudamasyutin sembari memerlihatkan sertifikat yang dimilikinya.

Sementara Hanifah yang sebelumnya kabid Pengawasan Arsip juga tak terima dengan keputusan nonjob yang diterimanya.

Dia merasa tidak dihargai karena sore harinya dikumpulkan di kantor gubernur dan kemudian ditetapkan tidak punya jabatan lagi.

Hanifah mengaku selama ini juga telah mendukung gubernur saat pemilihan kepala daerah beberapa tahun lalu.

"Suami saya, Pak, lagi sakit malah datang ke TPS untuk memilih gubernur saat ini. Tahu-tahunya dipermalukan seperti ini," ujarnya.

Kepala Siaga Polda Kepulauan Bangka Belitung Kompol RM Iskandar mengatakan, petugas masih tahap dialog dengan para PNS yang mendatangi Mapolda itu.

"Bisa saja mediasi karena ini aparat kan ada instansinya," ucapnya.

Informasi yang dirangkum Kompas.com, sedikitnya terdapat 16 PNS dari berbagai instansi melakukan protes kebijakan nonjob tersebut.

Ada yang berasal dari Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Arsip.

Mereka yang nonjob sebagian besar telah mengabdi di atas 30 tahun dan sebagian lainnya akan memasuki masa pensiun.