Bogor Rawan Kecurangan dan Konflik di TPS, 1.000 Relawan Pemilu Diterjunkan

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan sebanyak 1.000 pemantau itu akan menyebar di 15 kecamatan untuk mengantisipasi kecurangan dan konflik pada saat pemungutan hingga penghitungan surat suara.

"Iya hanya di 15 kecamatan kita pantau secara sampling saja karena banyaknya jumlah TPS dan memang potensi kerawanan ada di Jabar khususnya di Kabupaten Bogor," katanya usai

Sosialisasi UU 7 Tahun 2017 "ayo mengawasi" bersama Bawaslu di Citeureup, Kabupaten Bogor, Rabu (3/4/2019) sore.

Ia menilai, pesta demokrasi lima tahunan ini adalah sejarah pertama diadakannya pemilu serentak, memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta DRP-RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sehingga kata dia, akan menimbulkan banyak masalah di seluruh tahapan lantaran masyarakat hanya terpaku pada Pemilihan Presiden (Pilpres), sedangkan perkara Pemilihan Legislatif (Pileg) dikesampingkan.

Selain itu ada beberapa indikator terjadinya kerawanan konflik dan kecurangan yakni besarnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hampir 3,5 juta kemudian akses tempat terpencil dan kultur masyarakatnya yang cukup religius sehingga menjadikan politik identitas.

"Tingkat daftar pemilih yang cukup tinggi kemudian kultur pemilihnya, di Bogor memang ada beberapa keunikan, parpol tidak berusaha keras untuk mensosialisasikan caleg-calegnya untuk membuat momentum sendiri, mereka malah lebih dompleng ke isu-isu pilpres yang politik identitasnya cukup kuat," ucapnya.

Sejauh ini, Yus mengaku sudah ada beberapa organisasi masyarakat atau lembaga siap menjadi pemantau pada saat pencoblosan di antaranya alumni Kursus Singkat (KurSi) Pemilu dan Demokrasi, organisasi kemahasiswaan, pramuka, osis dan organisasi kepemudaan.

Adapun cara membuat laporan bisa melalui media sosial kemudian mengunggahnya setiap ada kerawanan di masing-masing TPS. Dari situ, relawan akan diarahkan untuk mengkonfirmasi.

"Dalam konteks laporan nanti kami yang akan menjemput bola via telepon saja atau via WhatsApp seperti ada perkembangan apa jam segini di desa atau TPS, prinsipnya harus dipermudah jangan dipersulit," ungkapnya.

"Apalagi laporan masyarakat memang sangat minim sehingga pemantau ini diberi pengetahuan juga mengenai pelanggaran apa saja."

Pemantau Pemilu dari Bawaslu

Secara terpisah, Ketua Divisi Bidang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, lembaga pemantau pemilu yang telah terverifikasi seperti DEEP ini perlu diapresiasi karena sangat membantu untuk pemantauan di Kabupaten Bogor.

"Kita menyambut baik dengan menerjunkan 1.000 pemantau sehingga akan sangat terbantu karena ini bagian dari bentuk partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawal," ujarnya

Menurut Burhan, Bawaslu juga akan mengerahkan pemantau pemilu mengingat jumlah TPS ada 15.000 di 40 kecamatan Kabupaten Bogor.

"Kita juga akan ada pemantau dari masyarakat dan parpol satu pengawas satu saksi di setiap TPS," pungkasnya.