Rangkap Pekerjaan, Damkar Berharap di Kota Bandung ada BPBD

BANDUNG, KOMPAS.com- Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah genap memasuki usia 100 tahun.

Namun, hingga kini, Dinas Kebakaran dapat dikatakan menjalani rangkap pekerjaan sebagai instansi yang juga mengurusi berbagai macam kebencanaan.

Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKB) Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengatakan, ke depan Pemerintah Kota Bandung terbilang perlu untuk segera membuat instansi khusus kebencanaan.

Kota Bandung selama ini belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Ke depan memang Kota Bandung harus diperkuat dengan lembaga yang berurusan denagn kebencanaan terutama dalam struktur anggaran,” kata Ferdi saat ditemui di kegiatan Bandung Menjawab di Taman Sejarah Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

Ferdi mengatakan, DKPB akan sangat terbantu dengan adanya instansi BPBD. Pasalnya, selain bencana kebakaran, Kota Bandung yang lokasinya berada di cekungan Bandung memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, salah satunya adalah banjir.

“Dengan fakta kemajuan peradaban maka kebencanaan semakin dekat. Berbicara dari aspek Patahan Lembang juga harus diantisipasi. Saya pikir (BPBD) perlu, tapi tidak menghilangkan dinasnya. Banyak daerah ada BPBD tapi Damkarnya hilang,” tuturnya.

Selain itu, dengan rangkap pekerjaan yang diambil oleh DKPB Kota Bandung, banyak aspek yang terbilang belum proporsional seperti jumlah personel dan gaji yang diterima.

Dengan mengemban tugas yang cukup berat dan beresiko tinggi, Ferdi berharap gaji petugas pemadam kebakaran bisa ditingkatkan lebih dari Rp 3,2 juta.

Saat ini, lanjut Ferdi, jumlah personel DKPB Kota Bandung mencapai 330 orang dengan rincian 260 orang pegawai harian lepas dan 70 pegawai negeri sipil.

Jika dihitung dengan jumlah penduduk Kota Bandung, maka jumlah personel yang dibutuhkan idealnya minimal sekitar 500 orang.

“Jadi kami masih jauh dari kebutuhan ideal. Termasuk unit (mobil pemadam) itu kita idealnya 96 unit yang dibutuhkan. Kami baru memiliki 32 unit yang relatif sudah tua,” ungkapnya.

Ferdi mengakui, selama ini DKPB yang juga menangani kebencanaan terbilang cukup ketat dalam hal pembiayaan operasional.

Terlebih, selama ini tidak ada bantuan operasional dari pemerintah pusat melalui BNPB atau BPBD Provinsi Jawa Barat.

“Tidak, kami secara struktur anggaran tidak mengalir dari BPBD dan BNPB. Ke depan barangkali silakan, kami welcome kalau ada penguatan struktur anggaran. Di anggaran dinas kami ada keterbatasan,”ujarnya.

Meskipun demikian, Ferdi mengaku pihaknya akan tetap total melindungi dan melayani masyarakat Kota Bandung dari segala macam bencana.

“Tapi saya tidak akan loyo dengan keadaan sekarang. Kami akan terus maksimalkan. Kami bangun dan terus bakar semangat heroisme,” katanya.