NEWS
Salin Artikel

Bangun Bumi Perkemahan Tanpa Izin Lingkungan, Kadispora Garut Diadili

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang melibatkan Kuswendi, Fiki Mardani usai persidangan Kamis sore menyampaikan, terdakwa dijerat Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar.

"Yang jelas, secara garis besar kita sampaikan bawa pelaksanaan kegiatan pembangunan bumi perkemahan itu tidak dilengkapi dengan izin lingkungan," jelasnya.

Fiki menjelaskan, setiap orang atau lembaga saat akan melakukan kegiatan atau usaha harus memiliki izin lingkungan. Sementara, pembangunan bumi perkemahan yang dilakukan oleh Pemkab Garut melalui Dispora tidak mengantongi izin lingkungan.

"Tindak pidana umum masuknya, bukan korupsi," tegas Fiki.

Sidang pertama yang dijalani Kuswendi sendiri sedianya memiliki agenda pembacaan dakwaan. Namun, hal itu diundur oleh Ketua Majelis Hakim Hasanuddin SH MH demi memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mencari pengacara.

Awalnya, Kuswendi meminta waktu selama dua Minggu untuk mencari pengacara. Namun, ketua majelis hakim hanya memberi waktu satu minggu dengan alasan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan efisien.

Selain itu, majelis hakim pun memberi kesempatan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengubah dakwaan sebelum dibacakan.

Mendapat tawaran tersebut, JPU mengatakan akan berkoordinasi dengan jaksa di Kejati Jabar.

"Ini kan kasus limpahan dari Kejati Jabar, tadinya jaksa dari Kejati mau hadir, tapi karena jadwalnya padat, hari ini jadi tidak hadir," ujar Fiki seusai persidangan.

Secara terpisah, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengaku pihaknya sudah mengetahui penetapan tersangka terhadap Kadispora Kuswendi sebulan lalu, saat ada pelimpahan dari polda ke Kejari Garut.

Namun, soal jadwal sidang yang digelar hari ini, ia baru mengetahuinya dari media.

Helmi mengatakan, pemerintah daerah menghargai dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang saat ini dilakukan aparat.

Saat ini, pemerintah daerah berupaya memberikan pendampingan kepada Kadispora dalam menjalani proses hukum yang dihadapinya.

Sementara soal status jabatan kepala dinas yang diemban Kuswendi, Helmi mengatakan, pemerintah belum memutuskan untuk menonaktifkan yang bersangkutan, karena memegang teguh asas praduga tak bersalah.

"Selain itu, saat ini kan yang bersangkutan juga tidak ditahan, dan kasusnya juga bukan tindak pidana korupsi," kata Helmi yang ditemui Rabu (28/2/2019) siang usai menerima audiensi di kantor Dinas Sosial.

Menurut Helmi, Kuswendi tersangkut kasus Amdal dalam proses pembangunan bumi perkemahan di kawasan kaki gunung Guntur.

https://regional.kompas.com/read/2019/02/28/16044391/bangun-bumi-perkemahan-tanpa-izin-lingkungan-kadispora-garut-diadili

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

Regional
Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Regional
Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Regional
Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Regional
JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

Regional
Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.