Penerima Program Keluarga Harapan di Gunungkidul Menurun

Kepala Bidang Kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Eka Sri Wardani mengatakan, pada 2018, jumlah penerima PKH mencapai 65.000. Jumlah itu turun pada 2019 menjadi 62.761 orang.

Eka mengatakan, penurunan tersebut disebabkan masyarakat sudah merasa mampu sehingga mengundurkan diri dari progam itu. Penyebab lainnya, sebagian penerima tidak lagi masuk komponen karena meninggal, usia lanjut, dan belum lulus SMA. 

Eka mengatakan, PKH merupakan kebijakan pusat sehingga jika melakukan proses penggantian membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui sejumlah proses.

"Yang mengusulkan juga harus bupati. Yang jelas kita harus memasukkan data terlebih dahulu nanti juga pusat yang menentukan," katanya kepada wartawan saat kegiatan "Peluncuran Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Skema Non Flat 2019, di Kecamatan Semin, Gunungkidul, Rabu (20/2/2019).

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, PKH mampu mengurangi beban warga kurang mampu. Di dalam PKH terdapat komponen ibu hamil, anak usia sekolah, disabilitas hingga lanjut usia.

Dana bantuan tersebut juga mampu mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

"Berbagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sangat dibutuhkan karena pendidikan ini juga untuk anak usia dini hingga SMA. Harapannya bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Iriyanti mengatakan, bantuan tetap PKH regular Rp 550.000 per orang, bantuan tetap PKH akses daerah terpencil Rp 1 juta per orang, sedangkan untuk masing-masing komponen berbeda meliputi kesehatan ibu hamil Rp 2,4 juta, anak usia 0-6 tahun Rp 2,4 juta, pendidikan anak SD Rp 900.000, siswa SMP Rp 1 juta, dan anak SMA Rp 2 juta.

"Untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas masing-masing Rp 2,4 juta," katanya.