Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi-Ma'ruf, Dipanggil Bawaslu hingga Siapkan 120 Pengacara

KOMPAS.com - Suhu politik menjelang Pemilihan Presiden 2019 sudah memanas. Gebrakan sejumlah pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf, justru membuat polemik.

Pasalnya, para pendukung tersebut adalah seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari gubernur hingga bupati mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Badan Pengawas Pemilu Riau melihat ada pelanggaran dalam deklarasi tersebut. Berikut ini adalah fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.

Para kepala daerah di Provinsi Riau telah mendeklarasikan dukungan mereka kepada calon presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, pada Rabu (10/10/2018). Deklarasi tersebut dilakukan bersama ratusan relawan Projo.

Gubernur Riau terpilih, Syamsuar, langsung memimpin deklarasi tersebut dan diikuti kepala daerah lainnya. Setelah pembacaan deklarasi, para kepala daerah menandatangni deklarasi mereka.

"Kita sudah sepakat mendukung Pak Jokowi," kata Syamsuar. Siapa saja kepala daerah di Provinsi Riau tersebut?

Baca selengkapnya: Seluruh Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Gubernur Riau terpilih, Syamsuar, mengatakan, masyarakat Riau masih berharap banyak terhadap Jokowi dan Ma'ruf untuk melanjutkan pembangunan di Provinsi Riau.

"Masih banyak harapan masyarakat Riau mengenai pembangunan, yang sekarang tentunya perlu dilanjutkan oleh bapak presiden kita ini (Jokowi)," kata Syamsuar.

Namun demikian, dalam acara deklarasi tersebut, dua kepala daerah yang berhalangan hadir. Mereka adalah Bupati Inhu Yopi Arianto, karena tengah operasi hidung.

Lalu, Bupati Pelalawan M Haris yang tak hadir karena ada acara. Namun kedua kepala daerah ini sudah menyatakan sepakat mendukung Jokowi.

Bawaslu Riau menilai, kepala daerah tidak etis apabila membawa nama jabatan instansi pemerintah dalam mendukung salah satu calon presiden (capres).
"Dukungan harusnya atas nama perorangan. Jadi kalau atas nama bupati atau wali kota yang mendukung salah satu calon presiden, itu tidak boleh," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Dia mengatakan, Bawaslu sudah melakukan rapat pleno untuk mengkaji pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut.

"Saat ini kita fokuskan kepada pemakaian nama bupati dan wali kota, karena ini berarti secara kelembagaan. Padahal kepala daerah tidak boleh memberikan dukungan kepada salah peserta pemilu. Ini yang menjadi konsen kita," ucap Rusidi.

"Ada 11 orang kepala daerah yang kita panggil terkait deklarasi dukungan ke salah satu capres dan cawapres di Hotel Aryaduta Pekanbaru hari Rabu 10 Oktober 2018 kemarin," jelas Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Kepala daerah yang pertama kali dipanggil, yakni Syamsuar, Gubernur Riau terpilih. Setelah itu, secara bergelombang akan dilakukan pemanggilan terhadap wali kota dan bupati. 

"Rencananya, lima orang kepala daerah kita panggil Rabu (17/10/2018) mendatang, yakni Bupati Siak (Syamsuar), Bupati Kampar (Aziz Zaenal), Wali Kota Pekanbaru (Firdaus) dan Bupati Rokan Hulu (Sukiman)," kata Rusidi.

Hari Kamis (18/10/2018), giliran Bupati Bengkalis (Amril Mukminin), Bupati Kuansing (Mursini), Bupati Indragiri Hilir (Wardan), Bupati Rokan Hilir (Suyatno), Walikota Dumai (Zulkifli) dan Bupati Kepulauan Meranti (Irwan Nasir).

Tim Cakra 19 atau tim relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Provinsi Riau sudah mempersiapkan 120 pengacara untuk mendampingi kepala daerah yang akan diperiksa Bawaslu Riau.

Hal itu disampaikan Ketua Harian Cakra 19 Riau, Suhardiman Ambi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

"Kita sudah menyiapkan 120 pengacara untuk mendampingi kepala daerah yang akan dipanggil Bawaslu Riau," katanya.

Dia menjelaskan, masing-masing kepala daerah akan didampingi 10 orang pengacara.
"Kita saat ini sudah mempersiapkan pengacara untuk mendampingi secara hukum," katanya.

Sumber: KOMPAS.com (Idon Tanjung, Citra Indriani)