Ahli Kebencanaan Minta Semua Pihak Belajar dari Gempa dan Tsunami Palu

Bencana gempa dan tsunami terjadi di Palu dan Donggala pada Jumat (28/9/2018), dengan kekuatan gempa 7,4 magnitudo.

Tak lama setelah gempa, terjadi tsunami yang meluluhlantakkan Palu. Menurut catatan BNPB, Minggu (30/9/2018) siang, ada 832 orang yang menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa ini.

“Belajar dari gempa 7,4 skala richter dan tsunami yang menyapu Donggala dan Palu, menunjukkan ketidaksiapsiagaan masyarakat dan pemerintah di Sulawesi Tengah, menghadapi gempa dan tsunami. Meskipun sejarahnya di lokasi itu telah beberapa kali terjadi tsunami. Hanya saja rencana penyelamatan dini sama sekali tidak terlihat atas kejadian di Palu dan Donggala,” kata Eko Teguh, Minggu, saat dijumpai di sela pelatihan Fasilitator Desa Tanggap Bencana (Destana), di Taman Budaya Mataram.

Menurut dia, jika ada kesiapsiagaan, maka tata ruang sudah dipersiapkan, demikian pula dengan upaya mitigasi.

"Riset-riset tentang gempa dan tsunami itu banyak, baik di Palu maupun di Mataram. Itu sudah jadi bahan penelitian, yang perlu ditarik adalah menjadi sebuah kebijakan. Kebijakan tata ruang, kebijakan pembangunan, sampai kebijakan untuk kesiapsiagaan” jelas Eko.

Eko menilai, penelitian-penelitian itu bisa dijadikan pijakan untuk menyusun rencana kontijensi, serta antisipasi para pihak jika terjadi tsunami.

“Tahun 2012 itu nampaknya juga sudah disusun. Hanya saja belum jadi Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali kota (Perwal). Tetapi pembelajaran itu sudah ada, dokumen itu sudah ada, yang belum diujikan dan belum dilakukan," kata Eko.

Ia menambahkan, saat terjadi tsunami, masyarakat memiliki waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri sendiri.

Misalnya, dengan memilih naik ke ketinggian karena kemampuan mengevakuasi diri sendiri adalah investasi untuk memastikan keselamatan diri.

.

.