Bawaslu Sebut Orasi dalam Jalan Sehat Haornas Belum Masuk Kategori Kampanye

Anggota Bawaslu Kota Surakarta Divisi Sengketa Arif Nuryanto, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, bahwa penentuan paslon presiden dan wakil presiden baru dilakukan pada 20 September 2018.

Sampai saat ini belum ada paslon yang ditetapkan oleh KPU. Sehingga orasi dukung salah satu paslon belum bisa kategorikan kampanye atau tidak bisa dikatakan kampanye diluar jadwal.

"Dari hasil pantauan kami acara tersebut berjalan dengan baik. Penyelenggara mentaati tata tertib yang diselenggarakan oleh penyelenggara mematuhi ketentuan-ketentuan tidak ada unsur pelanggaran kampanye," kata Arif dikonfirmasi Kompas.com.

Menurut Arif, paslon baru bisa dikatakan presiden dan wakil presiden setelah ditetapkan oleh KPU RI pada 20 September 2018.

Seperti diberitakan sebelumnya, orasi politik disampaikan beberapa orator, salah satunya adalah Tokoh Mega Bintang Solo Mudrick Sangidu. Dalam orasinya, Mudrick mengajak peserta jalan sehat untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Hidup Prabowo. Mudah-mudahan beliau (Prabowo) menjadi Presiden RI," ucap Mudrick.

Meski sempat diingatkan anggota kepolisian menggunakan pengeras suara agar tidak ada orasi politik, tetapi orasi itu masih saja disampaikan dalam tausiah jalan sehat.

Humas panitia jalan sehat Endro Sudarsono menegaskan, bahwa dari awal panitia telah mengeluarkan tata tertib terhadap kegiatan jalan sehat. Kegiatan jalan sehat bukan merupakan kegiatan kampanye.

Sehingga peserta jalan sehat dilarang membawa poster atau spanduk yang berisi kampanye dukungan terhadap capres, cawapres, caleg ataupun partai tertentu.

"Dari panitia bersikap dua hal. Pertama, menghimbau tidak membawa atribut #2019 ganti presiden, atau #2019duaperiode dan melarang berkampanye, menyebut salah satu calon presiden atau calon wakil presiden," kata Endro.