Idrus Marham Usulkan Perubahan Istilah "Panti" Menjadi "Rumah Harapan"

Usulan ini mengemuka setelah Idrus melihat kemampuan para klien Panti Rehabilitasi Tuna Rungu Wicara (PRTRW) "Effata" Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mereka menyandang keterbatasan, tepatnya tuna rungu wicara. Namun, di tengah keterbatasannya, 8 anak tuna rungu wicara ini menampilkan kekompakan, dengan membentuk formasi enam huruf yang terbaca "m-e-n-s-o-s". 

"Meski tuna rungu wicara, mereka menari dengan luar biasa. Tidak kalah dengan anak-anak normal. Ini menunjukkan, permasalahannya hanya pada kesempatan," kata Mensos, saat bertandang ke PRTRW Effata Kupang, Rabu (4/4/2018).

Hadir dalam kesempatan itu para pejabat eselon I Kementerian Sosial, para pejabat daerah setempat, dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher.

Idrus merasa, kondisi panti identik dengan suasana keprihatinan dan kekurangan prasarana. Kesan yang sama didapat saat Mensos mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof Dr Soeharso Surakarta, pekan lalu.

"Nama "panti" secara psikologis memberikan kesan pendeskreditan. Kenapa kita tidak memilih nama-nama lain yang lebih memberikan harapan. Kalau terkait pendidikan ada istilah 'rumah harapan'. Atau kalau terkait rehabilitasi ada istilah 'rumah kesejahteraan'. Dan ada nama-nama baik lainnya," katanya.

Dengan alternatif nama-nama yang lebih baik tadi, diharapkan memberikan kesan yang lebih baik serta mengubah pendekatan menjadi lebih positif terhadap penyandang disabilitas.

Tentu saja bila pemikiran tentang perubahan nama ini menjadi visi bersama, Mensos menyadari akan berimplikasi terhadap besaran dukungan anggaran.

"Seperti di Panti Effata ini, anggarannya hanya Rp 7,9 miliar setahun. Ini sebagian besar habis untuk kebutuhan gaji pegawai, hampir tidak ada untuk pengembangan. Bayangkan di panti ini ada 30-an pendamping dan 70-an klien. Harus memelihara area seluas sekitar 6 hektar," kata Idrus.

Idrus pun meminta dukungan kepada Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher untuk meningkatkan anggaran pembinaan terhadap kaum disabilitas.

Permintaan ini merespons pernyataan Ali Taher dalam sambutannya yang menyatakan niat kuat DPR membantu Kementerian Sosial sejauh untuk kepentingan rakyat.

"Kami membuka mata dan hati membantu pemerintah, meningkatkan sarana prasarana, dan kemampuan adik-adik di sini. Komisi VIII siap memberikan dukungan," pungkasnya.