Belum Ada Anggaran, Verifikasi Faktual Calon Independen Tanpa Pengawasan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pelaksanaan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan KTP untuk calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 di enam kabupaten di Papua berjalan tanpa pengawasan.

Hingga kini, pemerintah daerah di enam kabupaten itu belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk penyediaan anggaran operasional Panitia Pengawas Pemilu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua, total anggaran yang diajukan Panwaslu untuk pelaksanaan Pilkada 2017 di 11 kabupaten sebesar Rp 174 miliar.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Robert Horik, Rabu (24/8/2016) di Jayapura mengatakan, Panwaslu yang belum mendapatkan anggaran berada di Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, Dogiyai, Nduga, dan Sarmi.

"Total anggaran Panwaslu untuk enam kabupaten ini mencapai sekitar Rp 100 miliar. Sayangnya, pemda di wilayah-wilayah ini belum menandatangani NPHD hingga kini,” kata Robert.

Adapun proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di lima kabupaten lainnya telah terealisasi. Lima wilayah itu adalah Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Intan Jaya, Mappi, dan Kabupaten Jayapura.

"Untuk Kepulauan Yapen mendapatkan anggaran sebesar Rp 4 miliar, Kabupaten Jayapura Rp 9,2 miliar, Mappi Rp Rp 14,5 miliar, Intan Jaya Rp 6 miliar, dan Kota Jayapura senilai Rp 4,1 miliar," papar Robert.

Ia menegaskan, Bawaslu Papua akan melaporkan keterlambatan penganggaran bagi Panwaslu ke Kementerian Dalam Negeri pada Kamis besok. Ia menilai bahwa masalah ini telah menghambat proses perekrutan Panwas Distrik di enam kabupaten tersebut.

Robert mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Belum adanya pencairan anggaran itu telah menyebabkan tahapan verifikasi aktual untuk calon perseorangan berjalan tanpa pengawasan.

"Akibatnya, potensi terjadinya sengketa dalam pilkada serentak juga sangat tinggi," ujar Robert.

Sementara itu, Ketua Panwas Kabupaten Sarmi Dindus Alfonsius Miha Radja menyatakan belum dapat bertemu dengan pejabat pemda setempat untuk membahas anggaran untuk kegiatan operasional Panwas Sarmi.

"Kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 9,7 miliar. Dana itu digunakan untuk berbagai kegiatan yang menunjang persiapan pilkada serentak di Sarmi, antara lain pelantikan 86 anggota Panwas di tingkat distrik dan 99 pengawas di TPS," tutur Alfonsius.