71 Tahun Merdeka, Warga Kecamatan Ini Sulit Jual Hasil Bumi ke Kota

MAMUJU UTARA, KOMPAS.com - Meski negeri ini sudah 71 tahun merdeka tetapi pembangunan belum merata dan dirasakan seluruh rakyat terutama di pelosok desa.

Salah satunya adalah warga Kecamatan Matanga yang terletak sekitar 65 kilometer dari kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Warga kecamatan tersebut hingga kini kesulitan menjual hasil bumi mereka lantaran akses jalan dari pedesaan ke ibu kota kecamatan sangat buruk.

Jika ingin menjual hasil bumi ke kota maka para petani harus siap menanggung rugi karena ongkos menyewa mobil atau ojek jauh lebih mahal dari harga jual hasil bumi mereka.

Jarak antara Kecamatan Matangnga ke ibu kota kabupaten sebenarnya hanya 65 kilometer tetapi dengan kondisi jalan yang buruk maka diperlukan waktu 8 jam bagi warga untuk bepergian ke kota.

Di musim hujan, di kala kondisi jalan menjadi becek, licin dan berlumpur ditambah banyaknya tanjakan dan turunan tajam, membuat jarak tempuh ke kota semakin panjang.

Alhasil warga berbagai desa di Kecamatan Katangnga kesulitan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan perekonomian mereka.

Sulitnya akses menuju kota membuat warga tak jarang hanya membagikan hasil bumi mereka yang melimpah ke sanak saudara atau dikonsumsi sendiri.

Tak hanya infrastruktur jalan saja yang buruk, warga Kecamatan Katangnga juga belum "merdeka" dari kegelapan lantaran pasokan listrik juga belum merata.

Urusan komunikasi juga setali tiga uang. Demi berkomunikasi dengan sanak saudara di luar desa atau kerabat yang merantau ke negeri tetangga, warga terpaksa mendaki bukit hanya untuk mendapatkan sinyal telepon.

Kepala desa Katimbang, Kecamatan Katangnga, Polewali Mandar, Abdul Kadir mengaku miris melihat kondisi warga desanya yang tak kunjung menikmati kemajuan pembangunan yang berarti.

"Kondisnya menyedihkan sekali, kita sudah 71 merdeka tapi akses jalan dari kecamatan ke desa-desa sekitarnya seperti yang kita lihat sendiri di sepanjang perjalanan," ujar Abdul Kadir.

"Terus terang hasil bumi warga kerap hanya dibagikan ke sanak tetanga lantaran biaya transportasi ke kota sangat mahal," tambah Abdul Kadir.

Abdul Kadir hanya bisa berharap pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat bisa memahami kondisi yang dihadapi warga desa dan kemudian memberikan solusinya.