Komnas HAM: Purwakarta Masuk Nominasi Daerah Paling Toleran Versi PBB

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu calon penerima anugerah penghargaan daerah paling toleran di Indonesia.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menjelaskan, Purwakarta masuk nominasi penerima anugerah penghargaan daerah paling toleran di Indonesia karena daerah yang dipimpin Bupati Dedi Mulyadi ini memiliki Satgas Toleransi. Purwakarta juga mengeluarkan surat edaran tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Kami di sini untuk memverifikasi surat edaran tersebut," ucapnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/6/2016).

Baca juga: Dinilai Lindungi Kebebasan Beragama, Bupati Purwakarta Dapat Penghargaan Komnas HAM

Dari laporan yang diterima beberapa bulan lalu, Purwakarta sudah menjalankan surat edaran tersebut dengan baik sesuai dengan koridor konstitusi.

“Purwakarta memiliki komitmen nyata. Bukan hanya dalam peraturan tetapi sudah melaksanakan peraturan itu dalam bentuk perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kaum minoritas maupun minoritas di daerahnya ini. Kita sedih Jawa Barat termasuk daerah paling intoleran, tetapi justru di daerah paling intoleran ini ada Purwakarta yang menjadi kabupaten paling toleran di Indonesia, " tutur Imdadun.

Imdadun mengatakan, tidak pernah ada pembubaran upacara peribadatan yang melibatkan kaum minoritas maupun mayoritas di Purwakarta. Karena itu wajar jika Purwakarta menjadi daerah percontohan bagi perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

“Saya kira Purwakarta menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk beragama dan berkeyakinan," tuturnya.

Dia pun mengajak pimpinan dan semua unsur di Puwakarta tidak berdiam diri ketika menghadapi apapun bentuk gerakan intoleran yang menyerang wilayahnya.

“Saya membaca melalui media pernah ada tuduhan bahwa Purwakarta darurat akidah. Tugas kepala daerah beserta jajarannya itu adalah tidak berdiam diri menghadapi hal seperti ini. Purwakarta sudah luar biasa menghadapi gangguan intoleransi. Saya kira semua tata cara beragama dan berkeyakinan memang harus dihormati," pungkas Imdadun.