Presiden Akan Resmikan Pos Lintas Batas Terpadu di Perbatasan RI-Timor Leste

KUPANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan pos lintas batas negara terpadu di Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM, Maryoto Sumadi saat menggelar tatap muka bersama jajaran imigrasi se-Provinsi NTT, di aula kantor Kementerian Hukum dan HAM NTT, Senin (11/4/2016). Maryoto didampingi Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yurod Saleh.

Maryoto mengatakan, pemerintah pusat telah mencanangkan tujuh pos lintas batas negara terpadu yang sudah dibangun.

“Khusus di NTT, ada satu dan kalau tidak salah, tahun 2016 ini akan diresmikan oleh Presiden, yakni di Motaain,” jelasnya.

Menurut Maryoto, pihaknya harus melihat langsung pos lintas batas negara terpadu Motaain, karena sesuai instruksi presiden terkait dengan pembangunan tujuh pos tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrsi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi seluruh sarana dan prasarana keimigrasian.

“Jadi sebagaimana diketahui bahwa di pos lintas batas itu, infrastruktur telah dibangun, dalam hal ini oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Seluruh gedung akan dibangun, sehingga imigrasi hanya tinggal menempati saja. Namun, tolong standarisasi terkait dengan area imigrasi diupayakan terpenuhi,” kata Maryoto.

Untuk sumber daya manusia, dalam hal ini petugas imigrasi Motaain, kalau memang dirasakan kurang, maka paling tidak diutamakan fungsi pengawasan dan juga peningkatan kompetensi.

Masalah kekurangan SDM, kata dia, salah satu solusinya adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat ataupun TNI dan Polri. Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan karena terdapat sejumlah peraturan.

“Saat ini juga kita sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan, sehingga ke depan kita akan mengintegrasikan e-KTP dengan permohonan paspor kita. Kita sudah tidak lagi bertahan dengan kondisi dan kualitas data kependudukan selama ini,” jelasnya Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yurod Saleh.

Yurod mengatakan, di daerah perbatasan dengan negara lain masih banyak didapati jalan tikus.

“Di sini arti penting imigrasi untuk mengawasi orang masuk keluar dengan benar. Mereka yang taat hukum yang bisa masuk. Memang perlu waspada, tetapi harus humanis juga,” kata Yurod.