"Ridwan Kamil, Risma dan Ganjar Muncul, Bukti Parpol Gagal Cetak Kader di DKI"

Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, karena gagal mencetak kader di daerah teritorialnya, akhirnya partai politik menempuh cara instan dengan memasang kadernya yang sudah populer di daerah lain. 

"Asalkan bisa merebut kekuasaan, cara apapun akan ditempuh, meski calon yang bersangkutan masih memiliki tanggung jawab moral di daerahnya," kata Suko, Kamis (3/3/2016).

Hariyadi, pengajar ilmu politik Unair Surabaya juga menyampaikan hal senada. Menurut dia, partai politik memanfaatkan celah undang-undang pilkada untuk menarik kadernya yang sudah populer di daerah lain, untuk diadu di DKI.  Bahkan dia menyebut, undang-undang pilkada belum memuat nilai-nilai demokrasi.

"Demokrasi erat hubungannya dengan teritorial. Selama ini warga yang dipilih boleh mencalonkan dimana saja asalkan dia warga Indonesia, sementara yang memilih dibatasi teritorial," ungkapnya.

Dia berharap, revisi draft undang undang pilkada yang saat ini tengah dibahas pemerintah, akan lebih memuat prinsip demokrasi yang lebih utuh, sekaligus bisa memuat pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Sejumlah nama kepala daerah di luar DKI sebelumnya sempat disebut-sebut meramaikan bursa cagub DKI. Selain walikota Surabaya, Tri Rismaharini, juga ada nama walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun ketiganya sama-sama memastikan tidak akan maju di DKI karena fokus menyelesaikan tugasnya di daerah masing-masing.

Risma bahkan sudah meminta izin langsung kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk tidak dicalonkan menjadi cagub DKI. Sementara Ridwan Kamil beralasan tidak direstui keluarga untuk maju di pilgub DKI. Adapun Ganjar mengaku masih memiliki banyak pekerjaan rumah di Jawa Tengah yang harus dituntaskan.