Sabdatama, Jalan Tengah Hubungan Keraton dengan Pemerintah

Sri Sultan HB X mengeluarkan Sabdatama pertama pada 10 Mei 2012, tentang kedudukan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Pakualaman dalam pemerintahan. Isinya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah dwi tunggal. Mataram merupakan negeri merdeka serta memiliki tata hukum dan tata negara sendiri. Seperti yang dikehendaki dan diizinkan, Mataram melingkungi Nusantara, mendukung berdirinya negara, tetapi menggunakan aturan dan tata negara sendiri.

Menjelang Jumenengan (dikukuhkan sebagai raja) ke-26 yang jatuh pada Sabtu (7/3/2015) esok, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jumat (6/3/2015), mendadak mengeluarkan Sabdatama. Kali ini, titah Raja terkait polemik pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan Yogyakarta.

"Ini terkait dengan paugeran (aturan) Keraton," ucap Pengageng Keraton Ngayogyakarta Hadininingrat, KGPH Hadiwinata, Jumat (6/3/2015).

KGPH Hadiwinata yang juga merupakan adik dari Sri Sultan HB X ini menuturkan, Sabdatama yang dibacakan oleh Sri Sultan HB X sebagai raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan jalan tengah hubungan keraton dan pemerintah. "Paugeran Keraton merupakan hak Keraton, paugeran pemerintah hak pemerintah," tekannya. 

KGPH Hadiwinata menegaskan, Sabdatama merupakan perintah turun-temurun yang harus dijaga. Jika hal itu tidak ditaati, maka akan mengubah tradisi budaya dan adat istiadat yang sudah ada sejak ratusan tahun. "Kalau tidak ditaati akan mengubah tradisi budaya dan adat istiadat yang ada," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X, mengeluarkan Sabdatama di Bangsal Kencana pada hari ini. Pembacaan Sabdatama di Bangsal Kencana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dihadiri Sri Pakualam IX bersama kerabat, sentono dalem (kerabat Keraton), abdi dalem keprajan (pejabat pemerintahan), dan para abdi dalem Keraton.