Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegadang: Dulu Saat Megawati Jadi Presiden, Pakaian Bekas Impor Juga Dilarang

Kompas.com - 08/02/2015, 18:16 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Ternyata larangan untuk menggunakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri, bukan hanya dilakukan pada saat Joko Widodo menjabat sebagai Presiden tetapi pernah juga dilakukan ketika Megawati Soekarno Putri berkuasa.

Hal itu disampaikan oleh Yes Mulik dan Malik, pedagang pakaian bekas di Pasar Kasih Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ketika diitemui Kompas.com, di tempat usaha mereka, Minggu (8/2/2015).

Menurut Yes yang sudah memulai usaha jual beli pakaian bekas atau biasa disebut pakaian rombengan sejak tahun 1983 itu, saat era Megawati, larangan tersebut berlangsung tidak sampai satu tahun karena setelah itu dibuka kembali hingga saat ini.

"Dulu pada era Megawati jadi Presiden juga dilarang tetapi hanya sekitar enam bulan kemudian kami sudah bisa jual lagi. Sekarang ini era Jokowi kok dilarang lagi. Kami heran karena selama presiden yang lainnya berkuasa tidak ada larangan, hanya Megawati dan Jokowi yang melarang pakaian bekas sehingga kami menilai ini agak aneh," kata Yes yang diamini Malik.

Alasan pelarangan menggunakan pakaian bekas ketika Megawati menjadi Presiden juga sama persis dengan saat ini yakni adanya bakteri pada pakaian rombengan. Padahal sudah puluhan tahun pakaian rombengan ini dipasarkan, tidak ada satupun konsumen yang komplain mengidap penyakit kulit.

Namun begitu, Yes hanya pasrah jika memang usaha mereka harus ditutup karena, kata dia, semuanya diatur oleh pemerintah.

"Hidup kita ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah sehingga pemerintah mau buat apapun kita pasti ikut," kata Yes.

Dia pun berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali putusan untuk melarang penjualan pakaian rombengan karena sebagian besar pedagang hanya menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut.

"Nanti kami mau kerja apa lagi kalau usaha kami ini ditutup sehingga kita minta pemerintah harus mencari solusi yang tepat dan jangan mengorbankan pihak lain terutama kami pedagang kecil ini," ucap Yes berharap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com